Sumber :
- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id
- Kedua kubu di Partai Golkar menunggu putusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait siapa yang memiliki hak untuk menandatangi formulir pendaftaran pilkada serentak yang akan digelar pada Desember 2015.
"Kita juga akan mengacu yang diatur KPU. Tapi tentu KPU juga harus secara sungguh-sungguh mengacu pada putusan pengadilan, termasuk PTUN pada 1 April dan 18 Mei 2015," ujar Sekjen DPP Partai Golkar, Idrus Marham, kepada
VIVA.co.id.
Menurut Idrus, islah yang telah diteken hari ini adalah cara untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pilkada. Namun dia tidak ingin mengenai hak siapa yang menandatangi formulir pilkada menjadi permasalahan baru.
"Jangan mulai lagi siapa yang akan teken. Apa kubu Bali atau Ancol karena ini pasti akan ada perbedaan lagi," katanya.
Ditambahkan Jusuf Kalla, proses pertama islah saat ini sudah selesai. Keputusan ini agar Partai Golkar tetap ikut pilkda dengan mendahulukan kepentingan kader dan pemimpin di daerah.
"Untuk tahap sekarang hanya pilkada saja, soal kepengurusan tetap dilakukan secara hukum," katanya.
Baca Juga :
Prihatin dengan Konflik Golkar, Habibie Menangis
Made Mangku Pastika Diusulkan Jadi Calon Ketum Golkar
Namun, Gubernur Bali itu mengisyaratkan menolak.
VIVA.co.id
14 Februari 2016
Baca Juga :
