- ANTARA/Andika Wahyu
VIVA.co.id - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Pimpinan DPR, Agus Hermanto mengatakan, seluruh kader Demokrat di DPR siap mengikuti sikap Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono yang menolak Usulan Program Pengembangan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau dana aspirasi.
"Demokrat memberikan press release, sehingga sebagai kader kami harus mengikuti ketetapan Fraksi Demokrat. Kalau Demokrat sudah satu suara," kata Agus di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, 17 Juni 2015.
Agus menegaskan, apa yang disampaikan SBY melalui akun twitter merupakan sikap Fraksi Partai Demokrat. "Jadi yang disampaikan suara Fraksi. Yang di twitter adalah menjadi dasar yang disampaikan ke DPR," ujarnya menambahkan.
Agus menyatakan, sejak tahun 2010, Partai Demokrat telah menolak usulan dana aspirasi. Sikap itu tetap dipegang hingga saat ini.
"Kalau kita baca secara runut, tahun 2010 Pak SBY belum setuju dengan dana aspirasi tersebut, karena ada beberapa faktor. Tapi APBN itu domainnya usulan dari pemerintah, bukan dari DPR. DPR hanya mengusulkan."
Sebelumnya, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono angkat bicara terkait dana aspirasi yang diwacanakan DPR. SBY menyampaikan sikapnya melalui cuitan di akun twitter @SBYudhoyono. SBY menyarankan agar DPR dan Pemerintah cermat dan tidak gegabah mengambil keputusan, jangan salah dan jangan merusak sistem.
"Tidakkah saat ini fokus dan prioritas pemerintah dan DPR justru atasi perlambatan ekonomi dengan segala dampaknya terhadap kehidupan masyarakat?" kata SBY dalam akun twitternya.
SBY mengungkapkan, saat menjadi Presiden dia tak setuju dengan adanya dana aspirasi. Pasalnya, ada lima hal yang harus dikritisi dan diuji terkait dengan sistem, governance, dan aturan main.
"Di era pemerintahan yang saya pimpin, saya tidak setuju penggunaan dana aspirasi tersebut karena kelima hal itu belum jelas dan belum klop."
(mus)
DPR Bantah Tudingan Dana Aspirasi Tak Jelas
Seluruh kelengkapan administrasi dana tersebut ada di Sekretariat DPR.
