- Dok. Kementerian PMK
VIVA.co.id - Presiden Joko Widodo diminta lebih fokus membenahi sektor ekonomi yang langsung berdampak ke wong cilik ketimbang sibuk bagi-bagi sepeda atau kartu dalam setiap kunjungannya ke daerah.
Anggota Komisi X DPR Teguh mengatakan, perbaikan sektor ekonomi yang membuat rakyat memiliki daya beli lebih justru lebih menggembirakan. "Sudahlah Pak Jokowi ke daerah nggak perlu lagi bagi-bagi sepeda dan kartu karena bukan masa kampanye, tapi cukup bawa kabar gembira saja," ujarnya di Jakarta, Sabtu, 8 Agustus 2015.
Teguh mengaku mendukung setiap kebijakan Jokowi dan menginginkan pemerintahan Jokowi bisa sampai lima tahun. "Pak Jokowi meskipun tidak kita dukung pas Pemilu, tapi beliau harus sukses. Saat ini dia Presiden. Beliau ini bukan lagi petugas partai, jadi kita akan dukung setiap kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat," ujarnya menambahkan.
Teguh meminta, Jokowi lebih fokus dalam membenahi sektor perekonomian yang saat ini dinilai menurun dan kurang terlihat dalam kinerjanya. "Pertama, Jokowi harus fokus ke sektor ekonomi, Kenapa dulu zaman SBY kurs Rp12 ribu gonjang-ganjing, sekarang Rp13.500 masih adem? Sikap humble Pak Jokowi memberi pemakluman lebih untuk politik. Meskipun saya juga punya kritik beliau harus mampu lugas kepada sektor krusial ekonomi (dengan cara) reshuffle," kata Teguh.
Ia mencontohkan, banyak sorotan publik terhadap kinerja kementerian di bidang ekonomi seperti Kementerian BUMN. Menurut dia, seharusnya dengan keberadaan BUMN yang mengkapitalisasi aset negara bisa menarik investor dari berbagai negara dan aspek untuk menananamkan modal di Indonesia.
"BUMN kita punya kapitalisasi aset yang seharusnya mampu meyakinkan investor datang ke negeri ini. Tapi yang terjadi bukannya datangkan duit dari market, malah minta penambahan penanaman modal. Ini jadi pembahasan di parlemen dan parpol," katanya menambahkan.
Ketika ditanya apakah para direksi BUMN yang bermasalah atau menterinya, Teguh menuturkan, seharusnya BUMN secara strategis bukan satu per satu perusahaan. "BUMN kita kayak Pertamina punya aset lebih besar daripada Petronas, tapi tetap merugi. Ini kan bisa jadi hal-hal garapan," ujarnya.
Selain sektor ekonomi, Teguh juga menyoroti sektor hukum dan politik. "Dua hal ini juga harus menjadi perhatian dalam pemerintahan Jokowi-JK."
(mus)
