Sumber :
- ANTARA/Yudhi Mahatma
VIVA.co.id - Sikap Partai Amanat Nasional yang menyatakan bergabung dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla mendapat penolakan dari publik. Menurut hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, setidaknya ada tiga alasan kenapa publik menolak sikap PAN ini.
Baca Juga :
PAN Minta Warga Surabaya Rela Lepas Risma ke DKI
"Ada 66,64 persen publik mendukung sikap politik PAN, dan 24,95 persen menyatakan menolak," kata Tim Riset LSI, Rully Akbar di Kantor LSI, Jakarta, Selasa 8 September 2015.
Baca Juga :
Pesta Narkoba, Politikus PAN Ditangkap BNN
Alasan pertama publik yang menolak sikap PAN karena mereka menilai PAN hanya mengejar kepentingan politik sesaat. Setidaknya ada sekitar 30,10 persen publik mendukung alasan ini.
Alasan kedua, publik menolak karena bergabungnya PAN ke Pemerintahan merusak tradisi oposisi di Indonesia. Mereka berargumen bahwa sebaiknya PAN tetap diluar pemerintahan bersama KMP agar terjadi chek and balance yang sehat. Mereka yang mendukung alasan ini sebanyak 15,10 persen.
Alasan ketiga publik adalah menilai PAN mengkhianati koalisinya. PAN yang bergabung dengan KMP dinilai menghianati komitmennya bersama KMP. Sebanyak 14,90 persen publik yang mendukung alasan ini.
Survei dilakukan melalui quickpoll pada tanggal 4-6 September 2015. Survei menggunakan metode multistage random sampling dengan 600 responden dan margin of error sebesar 4 persen. Survei dilaksanakan di 33 propinsi di Indonesia, dan dilengkapi dengan penelitian kualitatif dengan metode analisis media, FGD, dan in depth interview.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Alasan ketiga publik adalah menilai PAN mengkhianati koalisinya. PAN yang bergabung dengan KMP dinilai menghianati komitmennya bersama KMP. Sebanyak 14,90 persen publik yang mendukung alasan ini.
