Tolak Revisi UU, KPK Membangkang Pada Negara

- Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi dilarang menolak keputusan revisi Undang-Undang KPK.

Menurut Masinton, jika KPK menolak itu sama saja dengan pembangkangan terhadap negara.

"Kalau pimpinan lembaga negara menolak keputusan, itu artinya tidak memberikan pendidikan politik dan pembangkangan pada keputusan negara," jelas Masinton, di Gedung DPR, Jakarta, Jumat 9 Oktober 2015.

Masinton mengatakan, revisi Undang-Undang adalah hal yang biasa. Apalagi, lembaga seperti KPK.

Masinton mengingatkan, bahwa Undang-Undang Dasar 1945 saja sudah dilakukan amandemen beberapa kali. Kedudukan MPR yang sebelumnya lembaga tertinggi negara, direvisi menjadi lembaga tinggi.

Selain itu, TNI-Polri juga pernah direvisi. Yakni menghapus dwi fungsi, sehingga keduanya terpisah. Jadi, kata dia, tidak ada satu lembaga pun yang luput dari revisi.

"TNI dulu nggak membangkang tuh, nggak angkat senjata," lanjut Masinton.