Ini Lima Daerah yang Ajukan Sengketa Pilkada ke MK

Jumat, 18 Desember 2015 - 23:14 WIB
Oleh :
Pendemo di depan Gedung MK. (Ilustrasi).
Pendemo di depan Gedung MK. (Ilustrasi).
Sumber :
  • ANTARAFOTO/FANNY OCTAVIANUS
Photo Mini 1
VIVA.co.id -
Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan perselisihan hasil Pilkada. Hingga Jumat, 18 Desember 2015, terdapat lima daerah yang mengajukan permohonan sengketa.


Menurut Kepala Sub Bagian Humas MK Ardli Nuryadi, hingga pukul 19.00 WIB, lima daerah sudah mendaftarkan permohonan tersebut. Mereka antara lain Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara (Nomor Urut 2 Usman-Arwi Winata), Kota Medan, Sumatera Utara (Nomor Urut 2 Ramadhan Pohan-Eddie Kusuma), dan Kabupaten OKU, Sumatera Selatan (Nomor Urut 2 Percha Leanpuri-Nasir Agung).


Kemudian, Kabupaten Tana Tidung, Kaltara (Nomor Urut 2 Ahmad Bey Yasin-Abdul Fatah) dan Kabupaten Konawe Utara, Sultra (Nomor Urut 1 Aswad Sulaiman-Abuhaera).


Saat ditanya soal kemungkinan molornya penetapan pasangan calon yang terkait erat dengan waktu permohonan pendaftaran, Ardli menjelaskan pendaftaran permohonan pada prinsipnya dibuka MK selama 3 x 24 jam sejak pengumuman keputusan oleh KPU/KPUD.


"Jadi, kalau pengumumannya mundur otomatis pendaftaran permohonan juga mengikuti," kata Ardli melalui pesan singkat, Jumat, 18 Desember 2015.

Baca Juga :
Koalisi Kekeluargaan Masih Belum Bersifat Final, kata PDIP

Sebelumnya, KPUD melaksanakan Pilkada serentak di 264 daerah untuk seluruh Indonesia pada 9 Desember 2015. Pasca pemungutan suara, KPUD tiap daerah melakukan penghitungan suara di tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) dilanjutkan dengan rekapitulasi di tingkat kecamatan. Selanjutnya disusul dengan penetapan pemenang.
Baca Juga :
PDIP Masih Cari Momentum Baik untuk Umumkan Cagub DKI


Baca Juga :
Sandiaga Uno Kritik Full School Day
Usai penghitungan suara, MK membuka pendaftaran permohonan penyelesaian sengketa perselisihan suara dengan jangka waktu 3 x 24 jam. Setelah pendaftaran perkara, MK akan menangani perselisihan sengketa Pilkada selama 45 hari kerja.
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

Hasto Bantah Sering Komunikasi dengan Risma

PDIP sampai saat ini belum memutuskan calon gubernur DKI.

img_title
VIVA.co.id
11 Agustus 2016
Baca Juga :