Sumber :
- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id
- Partai Golkar usai menggelar rapat konsultasi nasional. Rapat konsultasi nasional telah melahirkan rekomendasi yang akan dibahas pada Rapat Pimpinan Nasional, forum tertinggi kedua Partai Golkar setelah Musyawarah Nasional.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Nurdin Halid menjelaskan, rapat konsultasi nasional yang digelar di Hotel Inna Grand Bali Beach Sanur, Denpasar, melahirkan delapan rekomendasi.
Baca Juga :
Komisi V Apresiasi Gubernur Sulbar
"Keputusannya ada delapan yang diambil dari forum ini," kata Nurdin, di Denpasar, Selasa, 5 Desember 2016.
Berikut delapan poin rekomendasi yang dirumuskan oleh DPD I Partai Golkar se-Indonesia pada Rapat Konsultasi Nasional:
1. Merekomendasikan kepada DPP Partai Golkar untuk tetap mempertahankan hasil-hasil Munas Bali.
2. DPD Provinsi se-Indonesia sepakat untuk tidak melaksanakan Munas sebelum 2019.
3. DPD I se-Indonesia merekomendasikan bahwa dalam Rapimnas yang akan datang, Partai Golkar bergabung dengan Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
4. DPD I se-Indonesia merekomendasikan agar DPP Partai Golkar melakukan survei untuk menyongsong pilkada serentak 2017.
5. Dalam rangka menegakkan harkat dan martabat Partai Golkar agar DPP Partai Golkar memberikan teguran kepada Ketua Dewan Pertimbangan Akbar Tandjung.
6. Merekomendasikan kepada DPP Partai Golkar agar mengawali langkah-langkah politik dan hukum supaya Kemenhumkam menerbitkan keputusan Munas Bali.
7. Agar DPD melaksanakan Musda sesuai jadwal yang ditentukan dan disepakati.
8. Menyelenggarakan Rapimnas pada tanggal 23-25 Januari di DIY dan NTB sebagai alternatif.
Halaman Selanjutnya
Berikut delapan poin rekomendasi yang dirumuskan oleh DPD I Partai Golkar se-Indonesia pada Rapat Konsultasi Nasional:
