- ANTARA FOTO/ Puspa Perwitasari.
VIVA.co.id - Direktur Program Imparsial, Al Araf, menyatakan bahwa Tim Pengawas Intelijen yang dibentuk oleh Komisi I DPR merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Dalam UU tersebut, Komisi I DPR memang dikatakan perlu membentuk tim pengawas.
"Mengapa parlemen perlu memiliki komite khusus, karena sejatinya tidak ada institusi negara, atau pemerintah yang tidak terlepas dari tanggung jawab dan akuntabilitas," kata Araf dalam perbincangan dengan VIVA.co.id, Kamis 28 Januari 2016.
Araf melihat, pembentukan itu demi membangun akuntabilitas intelijen negara yang dilakukan masyarakat dengan direpresentasikan DPR. Selain itu, menghindari potensi penyalahgunaan intelijen untuk tujuan yang bukan fungsinya.
"Untuk memastikan, maka DPR perlu membentuk komite intelijen tersebut," kata dia lagi.
Araf mencontohkan, pada masa Orde Baru, intelijen digunakan untuk kepentingan penguasa. Ia menyebut, ketika itu, intelijen mempraktikkan kerja-kerja hitam.
"Sering digunakan Soeharto, misalnya kasus penculikan dan sebagainya," ujar Araf.
Araf menambahkan, pada era reformasi dan demokrasi seperti saat ini, tentu pengalaman buruk tersebut tidak boleh terjadi lagi. Karena itu, parlemen selain juga Presiden, perlu ikut mengontrol instititusi intelijen.
Komisi I DPR membentuk Tim Pengawas Intelijen. Tim itu terdiri dari 14 anggota dan dilantik oleh Ketua DPR, Selasa kemarin, 26 Januari 2016. Tugas mereka mengawasi penyimpangan pelaksanaan fungsi intelijen negara. (asp)
Kepala BIN: Saatnya Indonesia Punya Medical Intelligence Andal
Badan Intelijen Negara (BIN) terus mengembangkan kapasitas dan kapabilitas medical intelligence-nya untuk kesiapan menghadapi ancaman mendatang.
