VIVA.co.id - Setelah Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golkar, kini giliran Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merapat ke pemerintah. Melalui Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) II PPP di Bogor dihasilkan keputusan bahwa Partai Kabah akan mendukung pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
"Rapimnas memutuskan PPP masuk dalam koalisi pendukung pemerintah dengan ikhlas," kata Sekretaris Jenderal PPP Achmad Dimyati Natakusumah saat dihubungi, Sabtu 30 Januari 2016.
Dimyati menjelaskan keputusan ini diambil atas suara bulat 33 Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PPP yang hadir dalam rapimnas.
"Ini juga sesuai fatwa Ketua Majelis Syariah PPP KH Maimun Zubair," tambahnya.
Anggota Komisi I tersebut menambahkan hasil dari Rapimnas PPP juga meminta Djan Faridz segera merangkul semua kubu termasuk kubu Muhammad Romahurmuziy yang sempat pecah dengan Djan Faridz.
PPP dalam waktu dekat akan menyelenggerakan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) sebagai langkah penyelenggaraan Muktamar luar biasa partai.
"Mukernas Februari. Mukernas akan undang presiden dan wakil presiden. Nanti mukernas ada keinginan bersama untuk muktamar luar biasa. Muktamar dipercepat," tutup Dimyati.
Pernyataan PPP tersebut makin menambah koalisi partai yang mendukung pemerintah. Belakangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga cenderung mendukung pemerintah sebagaimana diisyaratkan Presiden PKS, Sohibul Iman beberapa saat lalu.
Fraksi Golkar Akui Larang Staf Ahli Ikut Kampanye Caketum
Namun, Aziz menolak disebut ingin mengganjal kandidat.
