Jusuf Kalla: Kalau Calon ke Daerah, Otomatis Ada Ongkos
- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id – Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan komentar soal potensi adanya politik uang dalam Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar pada bulan April 2016 mendatang. Menurutnya, persoalan tersebut bergantung pada definisi politik uang itu sendiri.
"Ya saya tidak mendalami hal itu. Tapi memang kalau calon-calon itu ke daerah, otomatis juga harus ada ongkos hotel, pertemuan, makan untuk teman-teman di daerah itu. Jadi, tergantung yang dimaksud politik uang itu macam mana," kata JK di kantornya, Jakarta, Senin, 29 Februari 2016.
Ia menilai kalau hanya untuk mengongkosi jalan dan hotel, hal itu dianggap biasa saja. Sebab, sebagian besar partai melakukan tindakan itu. Ia berpendapat, yang terpenting adalah jangan sampai menyogok.
"Pasti tidak (tidak boleh membeli suara) dan itu tidak meyakinkan. Besok atau hari ini you kasih, tentu dia belum pilih juga," kata JK.
Sebelumnya, Ketua DPP Golkar Nurdin Halid menegaskan Munas Golkar harus bersih dari politik uang. Ia pun menyarankan agar Steering Committee atau panitia pengarah Munas Partai Golkar lebih aktif mencegah potensi politik uang.
Puji Kinerja Airlangga, Luhut: Kalau Ada yang Gosok dari Luar, Kita Lawan Siapa Pun Itu
Menurut Luhut, kepemimpinan Airlangga Hartarto sudah teruji dengan pencapaian suara Golkar yang melonjak di Pileg 2024.
