- VIVA.co.id/ Agustinus Hari.
VIVA.co.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai laporan dana kampanye pilkada 2015 belum bagus. Sebab, masih ada laporan dana kampanye yang tidak jelas asal-usul identitas sumber dananya.
Selanjutnya, KPK dan Komisi Pemilihan Umum bersepakat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan dana kampanye. Poin utama mengenai asal usul dana kampanye dalam pemilu dan pilkada.
Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif menilai, sebagian laporan dana kampanye pada pilkada 2015 masih belum bagus. Alasannya, penggunaan dana kampanye tidak terlalu jelas seperti Badan Akuntan Publik (BAP) mengalami kesulitan lantaran asal-usul sumber dana tidak jelas.
"Makanya, transparansi dan akuntabilitasnya ditingkatkan ke depan. Sanksinya tergantung Pak ketua KPU," kata Laode usai rapat koordinasi dengan KPU di Gedung KPU, Jakarta, Senin, 21 Maret 2016.
Ketua KPU, Husni Kamil Manik, mengatakan, soal identitas penyumbang memang menjadi masalah. Contohnya soal penyumbang dengan identitas hamba Allah atau ada penyumbang yang berasal dari satu grup perusahaan. Tapi, nama penyumbangnya dipecah seakan dari sumber yang berbeda-beda.
"Problem kami lagi-lagi waktu yang disediakan bagi KPU yang juga sempit. Bahkan setelah dibantu Kantor Akuntan Publik pun waktunya masih belum cukup," kata Husni pada kesempatan yang sama.
Cerita Edy Rahmayadi Dicoret PDIP pada Pilgub Sumut 2018, Kini Balik Daftar Lagi
Mantan Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi menyampaikan langsung formulir dan berkas pendaftaran sebagai bakal calon (Balon) Gubernur Sumatera Utara ke Kantor DPD PDIP
