VIVA.co.id – Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, persoalan nama Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Luhut Binsar Pandjaitan dalam Panama Papers hanya perlu diklarifikasi Luhut. Tak harus dari dokumen asing, Fadli meyakini Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri pasti memiliki nama-nama WNI yang menyimpan uang dalam jumlah besar di luar negeri.
"Kalau mereka merasa keberatan namanya masuk karena orang yang masuk Panama Papers itu ada yang menyembunyikan hartanya yang banyak, ada juga yang hanya membuka akun dan masukkan US$ 1 pun bisa," kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Senin 15 April 2016.
Dia menjelaskan, nama masuk dalam daftar Panama Papers tak berarti membuat seseorang telah melakukan tindak pidana. Pasalnya UU di Indonesia memang memperbolehkan hal tersebut. Politikus Partai Gerindra ini mengatakan, jika pemerintah ingin menertibkan hal tersebut maka harus terlebih dahulu mengubah UU.
"Memang di beberapa negara lain ada yang mengundurkan diri karena mungkin benar mereka lebih transparan. Kalau di kita kan tinggal mengklarifikasi saja kenapa namanya bisa masuk ke Panama Papers. Ada yang mereka membuka akun lalu tidak ditutup kembali," katanya.
Fadli mengatakan bahwa Presiden Jokowi memiliki nama-nama WNI yang memiliki rekening luar negeri. Walaupun Jokowi belum perlu memberitahukan nama-nama tersebut kepada publik.
"Jadi UU Lalu Lintas Devisa pun perlu direvisi dan dibatasi bahwa transaksi yang komoditasnya di Indonesia perlu diinvestasi di dalam negeri," ujarnya.
Hal tersebut disampaikan Fadli menyusul nama Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan yang tercantum dalam dokumen Panama Papers. Luhut sendiri mengatakan dia sendiri tidak mengetahui perusahaan yang dikaitkan dengan namanya di dokumen firma asal negara suaka pajak, Panama itu.
"Saya tidak pernah terlibat di dalam itu dan saya tidak tahu itu Mayfair (Mayfair International Ltd) itu. Seperti jawaban saya di dalam (majalah) Tempo jelas, saya tidak pernah berkeinginan sedikit pun untuk tidak membayar pajak. Saya salah satu pembayar pajak setia," jelas Luhut di kantornya di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta.
