- ANTARA/Wira Suryantala
VIVA.co.id – Partai Golkar telah menyatakan dukungannya pada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dukungan ini kemudian memunculkan isu masuknya kader Golkar ke kabinet. Politikus Golkar Firman Soebagyo menegaskan, keputusan itu adalah hak presiden.
"Alokasi jatah menteri harus hak prerogatif presiden. Silakan presiden untuk mengambil keputusan," kata Firman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis 19 Mei 2016.
Menurut Firman, jika suatu saat Presiden Joko Widodo meminta kader Golkar, maka partai akan menyiapkan kader terbaiknya. Sebaliknya jika tidak, maka partai tidak akan menyodorkan.
"Harus menjadi satu kesadaran, bukan hanya Golkar, tetapi harus diikuti partai lainnya," ujar Firman.
Firman mengatakan, menteri adalah pembantu presiden. Karena itu ia tidak akan bisa bekerja jika ada keterpaksaan. Namun ia menilai politik tetap dinamis.
"Mana bisa bekerja kalau dipaksakan. Itu yang harus dihormati. Tentunya politik dinamis, apa yang dikatakan belum tentu akhirnya seperti itu. Ini menjadi pertimbangan politik," kata Firman.
Setya Novanto Pertimbangkan Jadi Ketua DPR Lagi
Dia mengaku tak tahu ada pleno yang memintanya kembali menjabat.
