VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo disarankan untuk menimbang situasi internal Kepolisian untuk memilih Kepala Kepolisian RI yang baru. Apalagi sudah ada sistem meritokrasi di instansi tersebut, yakni metode penentuan prestasi melalui pembinaan karier.
Demikian saran dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fahri Hamzah.
"Itu sederhana ya. Dari dulu soal kapolri itu sederhana, saran saya ke Presiden dari dulu juga mohon menimbang situasi internal Kepolisian," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Rabu 8 Juni 2016.
Dia menjelaskan, dalam sistem meritokrasi di Polri ada Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti).
"Tolong hargai proses internal di Mabes Polri kalau Presiden mau menggunakan hak prerogatifnya. Ajukan saja ke DPR. Jelaskan ke DPR bahwa ini tidak bertentangan dengan proses konsolidasi di Kepolisian," kata Fahri.
Politikus itu menegaskan jangan sampai pemilihan kapolri malah merusak lembaga Kepolisian dengan mengabaikan sistem meritokrasi tersebut . Ini akan sangat memengaruhi tindakan penegakan hukum pada waktu ke depan.
"Jadi saya usulkan Presiden menjelaskan dengan baik agar di tubuh Kepolisian tidak ada keresahan. Saya enggak punya hak menentukan memilih siapa. Yang penting pertimbangkan kelembagaan dan penegakan hukum," kata mantan anggota Komisi III DPR tersebut.
Jika memilih calon dengan pertimbangan situasi kelembagaan dan penegakan hukum secara umum, maka calon kapolri yang dipilih Presiden dianggap pasti sudah mumpuni.
(ren)
Rencana Cakapolri Buat Pam Swakarsa Ditolak, DPR: Ganti Nama Saja
Pam Swakarsa yang diusulan calon kapolri Komjen Pol Listyo Sigit berbeda dengan konsep di era Presiden Soeharto.
