- VIVA.co.id/Agus Rahmat
VIVA.co.id – Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) tidak menghadiri pelantikan Menteri ESDM Ignatius Jonan dan Wakilnya Arcandra Tahar di Istana Negara, Jakarta, Jumat 14 Oktober 2016. Pelantikan yang terkesan mendadak ini hanya dihadiri beberapa menteri kabinet dan pimpinan lembaga tinggi negara lainnya.
Terlihat saat pelantikan antara lain Ketua DPR Ade Komarudin dan Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto. Sementara dari jajaran kabinet yakni Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Menkumham Yasonna H. Laoly, Menteri Kehutanan Siti Nurbaya dan Menteri Pariwisata Arif Yahya, serta para menteri lain.
Hadir pula Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Jaksa Agung H.M.Prasetyo.
Namun Wakil Presiden Jusuf Kalla memang tak hadir di Istana Negara. JK pada pagi tadi diketahui memang memiliki agenda ke luar kota.
Mengenai ketidakhadiran Wapres, Juru Bicara Presiden Johan Budi Sapto Pribowo mengatakan JK sudah mengetahui adanya agenda pelantikan ini.
"Saya yakin Pak JK, Pak Wapres, diajak diskusilah oleh Presiden, saya yakin itu," kata Johan di Istana Negara.
Johan mengatakan, sebenarnya pelantikan ini bukanlah hal mendadak. Namun Istana memang tak ingin berlama- lama mencari waktu tepat pelantikan.
"Karena Presiden harus cepat karena menteri ESDM harus segera ada defitinitf karena Beliau besok ada acara juga, minggu depan ke luar kota kunker (kunjungan kerja) karena itu dirasa tepat hari ini dilantik baik menteri ESDM maupun wakil menteri ESDM," jelasnya.
Johan mengatakan keputusan kedua posisi itu sudah atas pembahasan dengan Wapres.
"Saya kira Pak Wapres sudah tahu. Sebagai wakil yang membantu beliau, Presiden tentu berdiskusi dengan Wapres, saya yakin Beliau tahu," kata Johan.
Tercatat sebelumnya, selain tidak menghadiri pelantikan hari ini, Wapres Jusuf Kalla juga tidak hadir saat pelantikan Kepala Badan Intelijen Negara, Jenderal Budi Gunawan. Pelantikan Budi pada 9 September lalu itu juga berlangsung pada hari Jumat.
(ren)
JK Sebut Penundaan Pemilu Langgar Konstitusi
JK mengingatkan untuk berhati-hati terhadap wacana penundaan Pemilu 2024. Konstitusi sudah mengamanatkan Pemilu digelar lima tahun sekali.
