- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id - Nomor urut para pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta belum ditetapkan secara resmi. Namun, Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, Arief Poyuono, sudah mendapatkan informasi tentang adanya dugaan pemilih siluman.
"Modus yang dilakukan antara lain dengan mendaftarkan para penduduk pendatang yang tidak memiliki KTP DKI dan bukan warga Jakarta tetapi tinggal dan bekerja di Jakarta," kata Arief melalui keterangan tertulis, Senin, 17 Oktober 2016.
Ia mencontohkan para pekerja nonformal dan informal tersebut kebanyakan bekerja sebagai pembantu rumah tangga, kuli toko, buruh di pabrik yang oleh para majikannya didaftarkan sebagai pemilih pada Pilkada DKI Jakarta. Padahal mereka bukan warga DKI Jakarta.
"Selain itu juga para pedagang keliling seperti tukang bakso, siomay, tukang ojek, sopir angkot yang tidak memiliki KTP DKI juga didaftarkan sebagai pemilih juga," kata Arief.
Menurutnya, kondisi ini bisa terjadi karena banyak warga siluman di DKI Jakarta yang punya KTP Jakarta tetapi tidak tinggal dan menetap di Jakarta. Biasanya mereka membuat KTP DKI hanya untuk keperluan membuat SIM atau Surat Kendaraan Motor dan keperluan administrasi di Jakarta saja. Atau warga ber-KTP DKI Jakarta tapi sudah pindah dari Jakarta atau sudah meninggal dunia tapi masih terdaftar sebagai warga DKI Jakarta.
"Jumlah pemegang KTP DKI Jakarta yang menjadi warga siluman diperkirakan sebesar 25 persen dari total KTP DKI Jakarta yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta," kata Arief.
Oleh karena itu, Arief mengimbau pada warga DKI Jakarta ber-KTP Jakarta dan tinggal di Jakarta untuk mengawasi para pemilih saat akan pencoblosan, agar yang datang Ke TPS benar-benar warga DKI Jakarta yang sah dan punya hak pilih. Sebab, pemilih siluman nanti akan diarahkan untuk memilih pasangan petahana.
Bisa Rusuh
Arief menegaskan, Gerindra akan bekerja keras agar Pilkada DKI Jakarta bisa berlangsung tanpa kecurangan saat pencoblosan. Menurutnya, jika Pilkada DKI Jakarta dimenangkan pasangan yang punya sumber daya untuk curang dan punya kekuasaan maka akan berdampak pada kerusuhan.
"Apalagi dengan adanya kasus dugaan penistaan agama Islam oleh Ahok yang tidak akan dilupakan oleh umat Islam Jakarta dan jika Pilkada dimenangkan Basuki-Djarot dengan kualitas penyelenggaraan Pilkada yang tak jujur maka bisa berpotensi rusuh di Jakarta," kata Arief.
Ia mengatakan, Gerindra mengimbau KPU, Panwaslu, dan aparat Kepolisian untuk bekerja keras. Jangan sampai terjadi kecurangan yang masif pada Pilkada DKI Jakarta.
(mus)
Sinyal Anies Maju Pilkada DKI 2024, PKS: Kalau Memang Cocok, Why Not?
Anies Baswedan digadang-gadang bakal maju kembali pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2024. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali buka suara soal pengusungannya kepada Anies
