- VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id – Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Nasrullah meminta Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang Undang (RUU) Pemilu tegas dalam memformulasi kewenangan institusi Bawaslu.
"Kita coba desain agar proses peradilan yang menyangkut sengketa Pemilu biar putusan final mengikat ada pada Bawaslu," kata Nasrullah di Gedung DPR, Jakarta, Rabu 7 Desember 2016.
Menurutnya, atas masukan beberapa pegiat Pemilu, muncul pandangan agar Bawaslu bertransformasi menjadi lembaga yang menangani electoral dispute atau perselisihan Pemilu.
"Hanya ada dua solusi. Jika ingin perkuat sentra gakumdu (penegakan hukum terpadu), sentra gakumdu harus diberikan satu atap. Tak boleh dua institusi," kata Nasrullah lagi.
Persoalannya kata dia, selama ini dalam menangani penegakan hukum Pemilu, rekomendasi Bawaslu kerap mandul. Hal ini menjadi faktor penghambat untuk maksimal dalam penegakan hukum perselisihan Pemilu.
"Ini serahkan saja pada institusi Kepolisian biar Bawaslu masuk ke dalam administrasi murni. Tanpa masuk ke pidana. Pilihan ini harus tegas," kata Nasrullah.
Prabowo Pernah Bilang Demokrasi Sangat Melelahkan, Bamsoet Dorong Penyempurnaan UU Pemilu
Bamsoet menilai penyempurnaan UU Pemilu perlu dilakukan di awal pemerintahan Prabowo Subianto periode 2024-2029.
