Mereka yang Mendukung dan Menolak Angket E-KTP
- ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
3. Junimart Girsang dari PDIP
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Junimart Girsang mengatakan fraksinya membebaskan anggota mengambil sikap dalam usulan angket kasus e-KTP.
"Fraksi bersikap silakan saja memgambil sikap, jadi Fraksi nggak pernah memerintah tentang a atau b," kata Junimart di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis 27 April 2017.
Komisi III memang telah memutuskan usulan angket ini dan mengajukannya ke pimpinan DPR. Para anggota Komisi III pun telah menandatangani usulan hak angket tersebut.
Namun menurut Junimart, penandatanganan itu bukan berarti seluruh anggota mendukung angket itu. "Semua anggota Komisi III menandatangani hak angket tersebut bukan berarti Komisi III setuju," katanya.
4. Agus Gumiwang dari Partai Golkar
Sekretaris Fraksi Partai Golkar Agus Gumiwang mengatakan Fraksinya tidak dalam posisi mendukung usulan. Namun tidak akan menghalangi adanya usulan ini.
"Silakan memakai (hak angket) atau tidak memakai. Kalau ada teman fraksi yang sudah tanda tangan tidak masalah, kami tidak akan berikan sanksi, karena kami mengerti apabila ada keinginan dari mereka untuk mendapat jawaban yang diinginkan," kata Agus.
5. Bambang Soesatyo dari Partai Golkar
Ketua Komisi III DPR yang juga dari Golkar, Bambang Soesatyo, tidak mengungkapkan sikapnya secara tegas. Ia hanya menjelaskan penggunaan hak angket terhadap KPK telah diputuskan dalam RDP antara Komisi III dengan KPK.
"Hak angket adalah hak yang melekat pada setiap anggota DPR. Namun, kewenangan penggunaan hak angket tersebut ada pada pimpinan (kebijakan) fraksi masing-masing," kata Bambang, Selasa 25 April 2017.
Ia menambahkan Komisi III dalam RDP dengan pimpinan KPK memang telah mengambil keputusan untuk menggunakan hak tersebut. Namun disetujui atau tidak sangat tergantung pada pengambilan keputusan di sidang paripurna yang dihadiri 560 anggota (bisa voting atau aklamasi).
5. Fadli Zon dari Partai Gerindra
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan bahwa partainya masih mengkaji terlebih dahulu wacana usulan hak angket kasus korupsi kartu tanda penduduk atau e-KTP terhadap KPK.
"Kami (Gerindra) wait and see, kami lihat dahulu sejauh mana, kami dalami dahulu," ungkap Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Kamis 16 Maret 2017.
