- ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
VIVA.co.id – Koalisi parpol pendukung pemerintah Joko Widodo diuji kabar tidak solidnya dalam menyuarakan setiap kebijakan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyinggung persoalan ini agar parpol pengusung memahami komitmen.
Hal ini disampaikan Hasto saat ditanya awak media terkait sikap Partai Amanat Nasional yang sering berseberangan dengan pemerintah.
"Dalam konteks seperti itu hal yang wajar apabila Presiden dalam menjalankan seluruh garis kebijakan politiknya juga mendapatkan dukungan sepenuhnya dari partai," kata Hasto di kantor PDIP, Jakarta, Kamis, 13 Juli 2017.
Hasto berharap agar parpol pendukung tak setengah-setengah dalam memberikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah. Jika memang terus berseberangan, maka Jokowi sebagai Presiden punya kewenangan untuk melakukan evaluasi.
"Ketika partai menyatakan mendukung tapi di tingkat implementasi justru bersifat setengah-setengah, Presiden punya kewenangan untuk melakukan evaluasi," lanjut Hasto.
Namun, ia menegaskan dalam persoalan ini, PDIP tak berada dalam posisi mendorong untuk melakukan evaluasi. Kebijakan untuk mengevaluasi berada di tangan Jokowi. Namun, bila diminta, kata Hasto, PDIP akan bersedia memberikan masukan kepada Jokowi.
"Karena ini kewenangan sepenuhnya dari Pak Presiden untuk melakukan evaluasi, kecuali PDIP dimintai pertimbangannya terkait evaluasi, tentu akan memberikan pertimbangannya," tuturnya.
Perombakan Kabinet Kerja
Hasto menambahkan, dalam berpolitik harus memiliki sikap yang jelas, apalagi pernah adanya kesepakatan bersama untuk membangun pemerintahan yang kuat.
"Ketika pihak-pihak sudah menyatakan berbeda, ya tentu saja kita harapkan ada sebuah kedewasaan untuk menyatakan berada di luar pemerintahan sekalipun. Kita akan hormati," ujarnya.
Hasto masih memaklumi ketika pada Pilkada DKI Jakarta partai pengusung justru berseberangan dengan PDI P. Namun, ia menyayangkan jika perbedaan itu terus ditunjukkan ketika pemerintah mengajukan suatu kebijakan penting yang membutuhkan dukungan parlemen.
“Jangan bersikap setengah-setengah, jangan bersikap tidak jelas. Itu yang diperlukan PDIP," kata Hasto.
Hasto mengatakan, wewenang penuh perombakan kabinet tetap berada di tangan Presiden. Keputusan itu, kata dia, tetap mendengar masukan dari pimpinan partai koalisi, termasuk PDIP yang mengusung pasangan Jokowi - Jusuf Kalla sewaktu Pilpres 2014.
"Ya nanti tergantung evaluasi Bapak Presiden," kata dia.
Baca Juga: Sekjen PDIP Bicara Isu Reshuffle Jilid III
Diketahui, kabar tak solidnya koalisi parpol pendukung Jokowi ditandai tidak satu suaranya setiap parpol menyikapi setiap kebijakan pemerintah. Ada isu salah satu parpol yaitu PAN disinggung karena seringkali berseberangan dengan kebijakan pemerintah. Kabar tak solidnya koalisi parpol ini muncul di tengah mencuatnya isu reshuffle jilid III. (ase)
