- ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
VIVA.co.id – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menilai, PDIP seharusnya mengoreksi diri dan tak perlu merespons negatif kritikan Prabowo Subianto. Arief pun menyindir agar elite PDIP seperti Sekjen PDIP Hasto Kristianto tidak antikritik.
Sebelumnya, Hasto menyindir Prabowo yang berambisi jadi presiden karena melontarkan pernyataan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen sebagai lelucon.
"Karena itu jangan dong Prabowo mengkritik UU Pemilu yang dianggap lelucon politik dan nipu rakyat, dikira ambisi jadi presiden. Kok Hasto sebagai Sekjen Partai antikritik sih," kata Arief, Selasa 1 Agustus 2017.
Ia mengkritik PDIP agar jangan seperti Partai Komunis Indonesia (PKI) yang anti kritik dan melanggar konstitusi.
"Nah, biasanya sifat PKI itu anti kritik dan melanggar konstitusi. Makanya wajar sehingga PDIP sering disamakan dengan PKI," tambah Arief.
Terkait UU Pemilu yang telah disahkan, dia menegaskan persyaratan ambang batas Presiden 20 persen menghilangkan hak konstitusi pemilih pemula di Pilpres 2019. Karena ambang batas itu menggunakan hasil Pilpres tahun 2009 dan 2014.
"Saat Pilpres, pemilih pemula tidak masuk dalam bagian rakyat yang mengusung capres 2019 dengan PT 20 persen, yang menggunakan hasil Pemilu 2014," ujar Arief.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menegaskan bahwa partainya, Demokrat, dan PKS satu sikap dalam persoalan Undang-undang Pemilu yang disahkan DPR dalam paripurna, Kamis, 20 Juli 2017. Penolakan ini karena aturan PT 20 persen.
Bagi mantan Komandan Jenderal Kopassus itu, PT 20 persen sebagai lelucon politik yang menipu rakyat.
"Saya katakan Gerindra tidak ikut yang melawan sejarah. Presidential threshold 20 persen adalah sesuatu lelucon politik yang menipu rakyat Indonesia. Saya tidak mau terlibat pada sesuatu yang seperti itu," ujar Prabowo, Jumat, 28 Juli 2017. (ase)
