- VIVA.co.id / Eka Permadi
VIVA.co.id – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo merasa prihatin dengan merebaknya fitnah yang ditujukan kepada pemerintah melalui media sosial. Ia menyebut fitnah-fitnah tersebut memang bermuatan politis.
"Fitnah ini dikemas tujuannya bukan hanya untuk memecah bangsa tapi untuk kepentingan politik. Ingat April sampai Agustus tahun depan sudah sampai tahapan Pilpres dan Pilkada serentak, " kata Tjahjo usai melepas mahasiswa peserta bela negara di Semarang, Jateng, Jumat, 8 September 2017.
Menurut Tjahjo, fitnah tersebut sengaja dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu dengan memanfaatkan generasi muda pengguna media sosial. Tak menyebut siapa kelompok tersebut namun Mendagri menyatakan hal itu patut dilawan oleh masyarakat.
"Karena tanpa disadari kelompok-kelompok orang yang tidak bertanggung jawab ini menyebarkan berita fitnah, menghujat Presiden, memfitnah Presiden. Setiap orang tanpa sadar bisa memecah kesatuan bangsa dan negara, " ujar dia.
Ia mengatakan, aparat Kepolisian kini harus tanggap menangani pihak-pihak yang sengaja menghujat negara maupun lambang negara. Terlebih kini ada aturan undang undang yang bisa menjerat terkait fitnah dan hoaks di media sosial.
"Masak dia makan hidup di Indonesia tapi kenapa menghujat negara. Ini etikanya di mana. Termasuk jangan memakai agama untuk menghujat negara. Ini yang harus kita lawan," tutur mantan Anggota DPR itu.
Oleh karena itu, kata Tjahjo, momentum pendidikan Bela Negara menjadi penting bagi generasi muda khususnya mahasiswa. Pendidikan itu untuk membentengi mereka sekaligus agar para pemuda memahami Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.
"Jadi generasi muda jangan mudah menerima masukan (di medsos). Apalagi langsung share tanpa melihat sumber dan konten dari mana, " kata Tjahjo.
Di Semarang, Mendagri melepas 6.500 mahasiswa Universitas Negeri Semarang (Unnes) untuk mengikuti program bela negara. Ribuan mahasiswa itu bakal dididik dan dibimbing langsung oleh para tentara selama tiga hari di Kompleks Rindam IV Diponegoro di Magelang. (ren)
Nasib Jokowi di PDIP, Kaesang Pangarep Tidak Ingin Ikut Campur: Itu Urusan Partai Lain
Kaesang Pangarep, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, tidak ingin ikut campur terkait posisi Presiden Jokowi di PDIP. Termasuk nasib kakaknya, Gibran Rakabuming Raka
