PSI Sebut Pidato Anies 'Devide et Impera' Model Baru
- VIVA.co.id/ Fajar Ginanjar Mukti
VIVA.co.id – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengecam pidato Anies Baswedan yang disampaikan saat upacara pelantikannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Menurut PSI, apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan adalah politik 'devide et impera' model baru.
Partai Solidaritas Indonesia Wilayah DKI Jakarta menyampaikan kecaman dan kekecewaan mereka pada pilihan kata 'pribumi' yang digunakan Anies. Menurut Wakil Ketua PSI Wilayah Jakarta Rian Ernest, apa yang disampaikan oleh Gubernur Anies Baswedan tidak mencerminkan jiwa kepemimpinan dan Bhinneka Tunggal Ika.
"PSI Jakarta sebagai partai yang tampil membela toleransi di wilayah ibukota negara, menggarisbawahi ketidakpantasan Anies Baswedan sebagai kepala daerah yang baru dilantik dalam menggunakan istilah pribumi," ujar Rian, melalui siaran pers PSI yang diterima VIVA.co.id, Selasa, 17 Oktober 2017.
Saat menyampaikan pidato pelantikan sebagai Gubernur DKI Jakarta, Senin, 16 Oktober 2017, Anies menyampaikan, “Rakyat pribumi ditindas dan dikalahkan oleh kolonialisme. Kini telah merdeka, saatnya kita jadi tuan rumah di negeri sendiri. Jangan sampai terjadi di Jakarta ini apa yang dituliskan dalam pepatah Madura, “Itik se atellor, ajam se ngeremme.” Itik yang bertelur, ayam yang mengerami. Seseorang yang bekerja keras, hasilnya dinikmati orang lain.”
Rian mengungkapkan, berdasarkan sejarah Indonesia, labelisasi “pribumi” dilakukan oleh Belanda dengan tujuan membeda-bedakan perilaku dan hak di antara warga yang hidup dan tinggal di Indonesia. "Di bangku Sekolah Dasar, kita mengenal hal ini sebagai devide et impera, atau praktek politik pecah belah. Belanda membedakan warga Indonesia menjadi Golongan Eropa, Timur Asing, dan Pribumi," kata Rian yang sempat menjadi staf Ahok untuk bidang hukum .
Rian juga mengingatkan, penggunaan kata pribumi sering ditemui semasa peristiwa Mei 1998, dan juga semasa kampanye Pilkada DKI 2017 lalu. Menurutnya, “pribumi” digunakan pada masa-masa krusial dalam politik untuk menciptakan tensi.
PSI juga menyoroti kapasitas Anies yang merupakan lulusan PhD (Doctor of Philosophy) — setingkat S3 di bidang Ilmu Politik dari Amerika, mantan rektor termuda Indonesia yang menjabat di Universitas Paramadina, pendiri Gerakan Indonesia Mengajar yang pluralistis, juga mantan Menteri Pendidikan di Kabinet Kerja.
