- VIVA.co.id/Fajar GM
VIVA – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017 memiliki peran dalam membuat indeks demokrasi Indonesia menurun. Penurunan terjadi sebanyak 0,52 persen.
Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, maraknya penggunaan isu terkait Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan (SARA), juga penyebaran hoaks, membuat aspek pemenuhan hak politik sebagai salah satu indikator demokrasi mengalami penurunan sebesar 0,52 persen dibanding tahun sebelumnya.
Pada akhirnya hal itu berperan membuat indeks demokrasi Indonesia secara keseluruhan, menurun sebesar 2,73 persen, dari 72,82 persen pada 2016, menjadi 70,09 persen pada tahun ini.
"Itu (penurunan) karena imbas DKI. Ada juga kemunculan (faktor yang membuat indeks demokrasi menurun) di Sumatera Barat. Itu dari seluruh wilayah di negara kita," ujar Tjahjo dalam konferensi pers 3 Tahun Jokowi-JK di Kantor Staf Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 19 Oktober 2017.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyampaikan, bahwa penurunan dan fluktuasi dalam indeks demokrasi adalah hal yang wajar. Apalagi, peristiwa demokrasi besar di Indonesia saat ini juga hampir terjadi setiap tahun, berupa Pilkada atau Pemilihan Umum Presiden atau legislatif dan persiapannya.
"Indikator untuk menentukan indeks demokrasi ini juga banyak sekali. Kemarin saya baca ada 26 indikator, ditambah lagi indikator-indikator tambahan," ujar Wiranto.
Tjahjo sendiri optimistis, indeks demokrasi Indonesia pada tahun-tahun berikutnya akan terus meningkat. Mengingat, dinamika-dinamika politik yang akan memengaruhi demokrasi dinilai tidak akan sebesar dinamika yang terjadi pada Pilkada DKI dalam Pilkada serentak 2018.
"Saya kira oke lah, kita jadikan ini semua pegangan sementara. Tapi ke depan, saya optimis ini bisa pulih kembali," ujar Tjahjo. (mus)
