- VIVA.co.id/ Lilis Khalisotussurur.
VIVA – Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengakui Partai Amanat Nasional (PAN) punya hak dalam menentukan sikap politik seperti menolak Perppu Ormas. Namun, sikap PAN yang kembali menentang ini diserahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo.
"Kami serahkan kepada Pak Jokowi kalau itu, karena satu-satunya yang berhak mengevaluasi kan Pak Jokowi. Kalau anggota partai koalisi yang lain kan tidak punya hak untuk mengevaluasi partai koalisi lainnya," kata Arsul di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 25 Oktober 2017.
Arsul mengingatkan komitmen PPP saat menyatakan sepakat berkoalisi dengan pemerintah. Maka, secara etika koalisinya harus dipegang dari sisi partai pendukung.
"Artinya kalau PPP ketika sudah tidak bisa lagi, bagi PPP ini katakanlah bersama-sama, kalau kami harus tegas keluar dari koalisi," ujar Arsul.
Komitmen ini menurut Arsul harus dijadikan acuan PAN. Bila memang sudah tak kerasan di koalisi pemerintah sebaiknya PAN ambil sikap.
"Menurut saya itu yang harus dipegang. Karena itu menurut saya tradisi politik di manapun bahwa kalau anggota koalisi tidak bisa bersama-sama lagi dengan anggota koalisi lainnya, harus bersikap (keluar dari koalisi)," Arsul menjelaskan.
Terkait pembahasan Perppu Ormas, kata dia, PPP menerima aspirasi dari dua sisi, yakni yang mendukung dan menolak. Sehingga PPP menerima Perppu itu namun dengan catatan.
"Kami minta bahwa PPP hanya akan menerima kalau ada komitmen dari pemerintah dan juga teman-teman koalisi partai pendukung yang lain, bahwa begitu menjadi UU akan dilakukan revisi dengan memasukkan ke Prolegnas Prioritas 2018," kata Arsul. (ase)
