REI Ungkap Empat Hal yang Hambat Pembangunan Rumah Murah

Ketua Umum REI Soelaeman Soemawinata.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Dusep Malik

VIVA – Asosiasi pengusaha pengembang perumahan, Real Estate Indonesia atau REI hingga tahun ini tercatat telah membangun sebanyak 380 ribu rumah dari total 900 ribu lebih rumah yang masuk dalam target pembangunan satu juta rumah di pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Kata Menteri Basuki soal Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran

Ketua Umum DPP REI, Soelaeman Soemawinata mengaku dari 40 persen rumah yang telah dibangun tersebut terdapat 187 ribu rumah merupakan rumah non subsidi atau rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Menurut Eman panggilan akrab Soelaeman, capaian pembangunan rumah murah yang dilakukan oleh anggota REI adalah yang terbaik, mengingat di seluruh dunia baru di Indonesia, pihak swasta terlibat dalam pembangunan rumah murah terjangkau.

Jokowi Tawarkan 34 Ribu Hektare Lahan IKN ke Pengusaha Real Estate: Gak Ada Gratisan!

"Besarnya capaian ini sudah kami sampaikan kepada presiden, dan atas hasil tersebut presiden meminta masukan agar proses pembangunan rumah bisa lebih cepat lagi," jelas Eman saat ditemui VIVA di Hotel Fairmont, Jakarta, Senin malam 29 Mei 2018.

Pameran Rumah Murah di JCC beberapa waktu lalu.

Joko Suranto, Crazy Rich Grobogan Jadi Calon Tunggal Ketua Umum REI

Eman mengungkapkan, untuk mempercepat pencapaian target satu juta rumah perlu beberapa hal yang harus didukung oleh pemerintah. Sebab, hambatan ini yang diakui mengurangi daya saing swasta dalam pengembangan rumah di Indonesia.

Adapun empat hal itu, pertama adalah masih tingginya bunga kredit konstruksi di perbankan Indonesia yang mencapai 12 hingga 13 persen. Dan untuk saat ini hanya ada satu perbankan yang memiliki kredit single digit namun penuh syarat.

Kedua, adalah terkait kenaikan harga tanah dan biaya-biayanya di daerah, sehingga kami usulkan kenaikannya tak lebih dari 20 persen. Ketiga, lesunya kondisi ekonomi sehingga konsumsi rendah dan itu terlihat dari omzet beberapa pengembang besar yang turun dari Rp44 triliun pada 2014 menjadi Rp32 triliun tahun ini.

Dan yang keempat, menjadi perhatian para pengembang adalah stop pemungutan pajak final. Hal ini, lanjut Eman, perlu dilakukan karena telah membuat investor ragu dan kesulitan bergerak dikondisi ekonomi yang lemah saat ini.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya