Bangun E-Commerce, RI Wajib Punya Strategi Nasional Ekonomi Digital

Ilustrasi e-commerce.
Sumber :
  • Entrepreneur

VIVA – Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kementerian Koordinator Perekonomian, Mohammad Rudy Salahuddin, memastikan upaya penggodokan roadmap e-commerce 2017-2019 akan berakhir di akhir tahun ini.

Rudy menjelaskan, selain memilah dan menyingkirkan hal-hal yang dianggap sudah tidak relevan dalam roadmap e-commerce, seperti soal UKM, hal-hal urgensi yang belum termaktub seperti data juga masih digarap pihaknya.

"Kita melihat bahwa data, khususnya data crossborder, harus kita masukkan. Sehingga dalam hal pengambilan keputusan terhadap kebijakan-kebijakan e-commerce, nantinya juga bisa lebih akurat lagi terkait dari basis data," kata Rudy di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa 12 Februari 2019.

Mengenai berapa banyak kiranya aturan yang harus selesai dalam pembahasan roadmap tersebut, Rudy mengaku tak hafal perinciannya. Namun, dia pun menyebut sejumlah aspek penting yang saat ini masih dikerjakan oleh pihaknya.

"Seperti misalnya logistik, baik itu infrastrukturnya, SDM logistiknya, crossborder-nya, itu yang saat ini sedang kita kerjakan," ujarnya.

Di sisi lain, Kementerian Perdagangan, diakui Rudy, masih membahas permasalahan tersebut dari sektor perdagangan internasional, dan kaitannya dengan perjanjian perdagangan ke sejumlah lembaga regional dan internasional seperti misalnya ASEAN dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Lalu, sejumlah negosiasi bilateral dengan sejumlah negara lainnya pun masih dalam tahap penjajakan, guna mencari formulasi yang tepat dalam mengakomodasi masalah e-commerce tersebut.

Kesemua hal itu yang diakui Rudy masih dibahas dan dirampungkan dalam roadmap e-commerce itu, dengan tujuan dan fokus utamanya adalah agar Indonesia bisa segera memiliki strategi nasional ekonomi digital.

Ekonomi Digital RI Bisa Tembus Rp 1.976 Triliun di 2025, Luhut Dorong Startup dan K/L Kolaborasi

"Kita berharap dengan selesainya roadmap ini, kita bisa punya strategi nasional ekonomi digital yang belum kita miliki saat ini. Karena nanti itu semua yang akan mengatur secara keseluruhan," kata Rudy.

"Dari soal perpajakannya, logistiknya, bagaimana crossborder-nya, bagaimana perlindungan data pribadi, pengembangan talent, dan sebagainya. Pokoknya seluruh aspek e-commerce digital itu akan masuk ke dalam strategi nasional ekonomi digital," ujarnya. (art)

Transaksi e-commerce Diproyeksikan Capai Rp700 Triliun
Ilustrasi pembayaran pajak.

Pemerintah Kantongi Rp 22,179 Triliun dari Pajak Digital

Pemerintah telah menunjuk 167 pelaku usaha PMSE menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga Februari 2024.

img_title
VIVA.co.id
15 Maret 2024