Era Industri 4.0, Menkeu Ajak Masyarakat Manfaatkan Fasilitas Negara
- VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya
VIVA – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan berbagai bentuk persiapan yang harus dimiliki Indonesia dalam menyongsong era revolusi industri 4.0.
Dia mensyaratkan pentingnya perbaikan dan penguatan di berbagai elemen, guna menyambut era tersebut. Seperti efisiensi berbagai institusi, perbaikan infrastruktur, stabilitas makro ekonomi, perbaikan sektor kesehatan, kemampuan SDM, serta produktivitas pasar.
"Efisiensi masih terus dilakukan. Infrastruktur, meski kita bangun, tapi kita masih di ranking (peringkat) 71, artinya masih membutuhkan lagi. Kalau Jawa dari Barat sampai Timur, sudah terkoneksi. Lalu, bagaimana di Sumatera dan Bali?" kata Sri di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu 27 Februari 2019.
Selain itu, Sri juga memastikan bahwa pembangunan infrastruktur digital, hingga saat ini masih terus dilanjutkan oleh pemerintah.
"Termasuk, dengan pembangunan jaringan serat optik nasional Palapa Ring, di mana Paket Timur sudah 88,14 persen dengan prediksi selesai Juni 2019. Sementara, Paket Tengah dan Barat sudah 100 persen," kata Sri.
Dia menjelaskan, segala macam bentuk persiapan dan upaya pembenahan semua elemen yang dibutuhkan dalam menyambut era revolusi industri 4.0, ibarat sebuah lapangan bola yang terbuka yang disiapkan oleh pemerintah.
Sehingga, semua elemen bangsa termasuk masyarakat Indonesia, seakan diajak oleh pemerintah untuk ikut berpartisipasi dalam upaya membenahi dan mempersiapkan diri menghadapi revolusi industri 4.0.
Jika masyarakat Indonesia sendiri tak memanfaatkan berbagai kesempatan yang berusaha dibuka dan diperbaiki oleh pemerintah tersebut, pihak lain lah yang berkemungkinan akan memanfaatkan peluang itu.
"Ketersediaan ini, seperti lapangan bola yang lapang. Pengusaha dan masyarakat, harus bermain di situ. Kalau tidak, nanti justru (pihak) yang lain yang akan main di situ," kata Sri.
"Karena sebenarnya, tugas pemerintah itu membuka playing field. Kita fasilitasi infrastruktur, supaya masyarakat dan pengusaha dalam negeri tidak terbebani ongkos birokrasi, transportasi, dan sebagainya," ujarnya. (asp)
