Pro Kontra Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Ia juga menambahkan agar pemerintah mengurangi pos anggaran yang tidak relevan dengan kesejahteraan rakyat sehingga dapat dialokasikan kepada BPJS. "Contohnya, kurangi dari subsidi kepada BUMN yang menelan puluhan triliun dana negara, dari alokasi dana khusus yang tidak efisien, ditarik dari ratusan dana daerah yang dipendam di perbankan," pungkas Didik.

Baca juga: Siap-siap! Nunggak Iuran BPJS Tak Bisa Urus SIM dan Paspor

Tagar boikot BPJS

Diketahui Senin, laman media sosial Twitter diramaikan oleh cuitan netizen yang menagarkan #BoikotBPJS. Netizen mengeluhkan soal kenaikan iuran BPJS sebesar dua kali lipat. Mereka juga mengkritik pernyataan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris sebelumnya, soal menabung Rp5.000 per hari untuk membayar tagihan BPJS yang dinilai sebagai bentuk pemaksaan.

Menanggapi ini, Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma'ruf mengingatkan masyarakat bahwa BPJS Kesehatan merupakan solusi bersama untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan.

"Jika diboikot, sama saja kita menyetujui untuk menghilangkan kesempatan masyarakat mendapatkan jaminan kesehatan yang terbentuk dari iuran pesertanya,” jelas Iqbal.

Iqbal menambahkan, selama beberapa tahun terakhir ini BPJS Kesehatan telah menolong banyak orang yang membutuhkan jaminan kesehatan. Iqbal pun mengimbau agar masyarakat memilih kelas BPJS Kesehatan sesuai dengan kemampuan masing-masing.