- VIVAnews/Agus Rahmat
VIVA – Mulai Februari 2020, Sensus Penduduk ketujuh akan dilakukan. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Kecuk Suharyanto, mengatakan berharap banyak partisipasi masyarakat untuk refresh data kependudukan mereka sendiri.
"Tantangannya adalah memang kita harus mensosialisasikan, masyarakat harus tahu. Yang penting mereka harus mau. Kalau cuma tahu, tapi enggak mau susah juga," katanya, di acara Sensus Penduduk 2020 #MencatatIndonesia oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di Hotel Haris Vertu, Jakarta, Selasa 26 November 2019.
Untuk pendaftaran, ada rentang waktu yang cukup lama. Pendaftaran dilakukan melalui online pada 15 Februari hingga 30 Maret 2020. Dengan waktu yang lama itu, dia berharap masyarakat bisa meluangkan waktunya.
Untuk sensus sendiri, ada 390 ribu petugas yang akan disiapkan untuk seluruh wilayah Indonesia. Maka dengan partisipasi melalui online, beban petugas diharapkan tidak terlalu besar. Dalam sensus 2020 juga, memakan anggaran hingga Rp4 triliun.
"Total biaya yang disediakan sekitar Rp4 triliun, tapi hampir 80 persen untuk melatih petugas dan untuk petugas datang ke lapangan, transportasi betul," katanya.
Sementara itu, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, mengatakan Sensus 2020 nanti diharapkan bisa dilakukan kroscek data yang online dan offline. Dengan begitu, tingkat validitas datanya lebih akurat.
Muhadjir juga mengaku tanggung jawab dari para petugas lapangan harus benar-benar diperhatikan. Muhadjir menyebut, jangan sampai petugas ini melakukan malpraktik data. Yaitu data yang bukan sebenarnya, tetapi dijadikan data.
"Yang saya minta betul-betul, ditekankan petugas-petugas harus betul-betul bertanggung jawab, di samping dia sudah memiliki teknik menguasai teknik sensus yang sesuai standar, juga tanggung jawab yang penting," jelasnya.
Dengan anggaran yang besar, Ketua PP Muhammadiyah itu sepakat kalau anggaran yang ada itu digunakan untuk kemampuan para petugas lapangan. Dari Rp4 triliun tersebut, ada 80 persen digunakan untuk pelatihan petugas dan transportasi.
"Apalagi anggarannya Rp4 triliun dan itu sebagian besar pasti untuk di samping pelatihan ya untuk transport mereka. Karena saya tahu tidak semua medannya terbuka," katanya.
