- Istimewa
VIVA – Pemerintah Kabupaten Konawe resmi menandatangani nota kesepahaman dengan Manajemen PT. Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI), terkait soal perekrutan tenaga kerja lokal (TKL).
Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, mengaku sangat mendukung kerja sama antara perusahaan dengan pemerintah daerah tersebut, dan akan terus memantau, serta membantu kebutuhan demi terciptanya iklim investasi yang baik.
"Kemenko Marves sangat mendukung kerja sama tripartit antara perusahaan, pemerintah, dan karyawan. Diharapkan segala penyusunan kebijakan dan juga pemecahan masalah ketenagakerjaan di wilayah tersebut dapat ditangani lebih baik dan cepat," kata Jodi dalam keterangan tertulisnya, Rabu 8 Juli 2020.
Dalam MoU tersebut, Pemkab Konawe akan menjalankan proses rekrutmen TKL dengan baik dan terarah, dimana 5.000 karyawan yang direkrut itu nantinya akan ditempatkan di PT. VDNI dan juga PT. Obsidian Stainless Steel (OSS) yang sama-sama berada di Kawasan Industri Morosi, Kabupaten Konawe.
Jodi berharap, hadirnya investasi di suatu daerah akan mampu menyejahterakan daerah tersebut, sehingga tidak menimbulkan polemik yang justru dapat menghambat daerah yang bersangkutan untuk semakin berkembang.
"Semua pihak harus mau duduk bersama dan mendengarkan," ujar Jodi.
Nantinya, 5.000 TKL yang direkrut itu akan berstatus sebagai pekerja organik, dimana status mereka akan tetap menjadi karyawan perusahaan meski pembangunan 33 smelter baru yang saat ini sedang berjalan telah selesai pengerjaannya.
Baca juga: 15 Pegawai Kementerian Pendidikan Suspect COVID-19
Ada tujuh pembagian zonasi/klaster yang akan diterapkan dalam perekrutan 5.000 TKL tersebut, yang bertujuan untuk memastikan pemerataan karyawan yang direkrut berasal dari semua wilayah di sekitar perusahaan.
Jodi berpesan agar perekrutan TKL yang nantinya dilakukan, dapat dijalankan secara akuntabel dan bersih dari pungutan liar. Hal ini harus dipastikan dan diawasi dengan seksama, agar kerja sama yang sudah berjalan dengan baik saat ini tidak menimbulkan polemik baru.
"Kemenko Marves juga akan ikut mengawasi prosesnya. Semua pihak harus mau untuk saling mendengarkan dan berkomunikasi. Kondusivitas juga harus terus dijaga agar bisa fokus untuk melaksanakan tugasnya masing-masing," ujarnya.
