Insentif Karyawan Bergaji di Bawah Rp5 juta, Bagaimana Pengawasannya

"Kalau pengaduan yang tercatat, yang pertama itu soal data, ada orang tidak tercatat, sulit mendaftar, tidak tahu bagaimana caranya memperoleh [bantuan], atau sudah didaftar tapi tidak didapat, dan seterusnya," ujar Ahmad dari Ombudsman.

"Ada beberapa laporan penyimpangan, misalnya ada RT atau RW yang memotong dana itu untuk operasional, karena tidak ada petunjuk teknis dari atas bahwa pelaksanaan itu tidak ada [dana] operasionalnya. Ada juga RT, RW, atau lurah yang mengedepankan saudaranya terlebih dulu."

Dari temuan SMERU Research Institute baru-baru ini, penargetan juga masih belum tepat sasaran lantaran masih ditemukan rumah tangga yang tidak layak menerima bantuan, yang sudah meninggal atau sudah pindah didaftarkan sebagai penerima manfaat tambahan.

Yustinus mengaku bahwa penyaluran bantuan sosial ini akan "penuh tantangan."

"Ini juga penuh tantangan, maka sekarang sedang dikoordinasikan dengan Kementerian Ketenagakerjaan, pemerintah daerah, maupun instansi lain untuk mencari bagaimana cara yang paling mudah dan paling mungkin untuk meng-capture [calon penerima manfaat] terutama yang di luar data BPJS Ketenagakerjaan itu.

"Tentu sedang dipikirkan apakah akan diberi ruang untuk secara voluntary mereka mendaftarkan diri sehingga berhak mendapatkan insentif, dengan memberitahukan bukti dia bekerja, penghasilan dan nomor rekening. Ini sebenarnya yang sedang dicari jalan tengah yang paling mungkin, karena butuh kecepatan dalam hal ini," jelas Yustinus.