- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari.
VIVA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengajak masyarakat untuk semakin berhati-hati dalam mengelola tanahnya, khususnya yang menjadi aset.
Ini karena praktik kejahatan pertanahan semakin beragam dan meresahkan masyarakat. Misalnya, kasus balik nama sertifikat tanah yang menimpa selebriti Nirina Zubir yang melibatkan mafia tanah.
Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan Djalil mengatakan, kasus ini menjadi salah satu contoh agar masyarakat berhati-hati terhadap mafia tanah. Dirinya pun menegaskan komitmen kementerian memerangi mafia tanah.
"Presiden perintahkan kepada pemerintah untuk memerangi mafia tanah maka kami keras sekali," ujarnya melalui keterangan tertulis, Jumat, 26 November 2021.
Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro
Sofyan mengatakan, masyarakat dapat mengambil pelajaran dari kasus Nirina Zubir ini. Ia mengimbau agar pemilik tanah tidak mudah percaya terhadap orang lain atau pihak ketiga dalam pengurusan sertifikat tanah.
"Pada saat yang sama, walaupun Nirina korban, tapi Nirina juga sekarang menjadi public educator. Ia mengedukasi masyarakat, kalau punya sertifikat jangan mudah percayakan kepada orang," tegasnya.
Menurut Sofyan, empat dari enam sertifikat tanah yang dibalik nama oleh pelaku di kasus Nirina Zubir sudah diblokir sehingga tidak akan bisa lagi diperjualbelikan ataupun berpindah tangan.
Baca juga: Kemenhub Pamer Alat Uji KIR Keliling, Bakal Layani Ratusan Daerah
“Dari enam sertifikat tadi, yang beralih dua dan empat lagi itu sudah diblokir. Berarti itu akan jadi lebih mudah. Begitu urusan pidana sudah jadi, kita kembalikan saja,” kata Sofyan.
Bagi Kementerian ATR/BPN, Sofyan memastikan secara terus menerus melakukan perbaikan sistem administrasi di kantor pertanahan. Salah satunya melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
“Maka yang paling penting kita perbaiki ialah sistem. Pertama, kita ingin daftarkan seluruh tanah. Program PTSL sekarang itu penting sekali," tegas Sofyan.
Dengan teknologi yang terus diperbarui, data bidang tanah dilakukan digitalisasi sehingga sangat lengkap dan meminimalisir terjadinya pemalsuan.
"Target kita tahun 2025, seluruh tanah terdaftar dengan teknologi yang ada sekarang. Kita punya namanya koordinat dan lain-lain. Kedua kita mendigitalkan sertifikat," ungkap dia.
Gelar Reforma Agraria Summit 2024, Kementerian ATR: Tindak Lanjut Deklarasi Karimun 2023
Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan menyelenggarakan Reforma Agraria Summit 2024 di Bali.
