Kaleidoskop 2021: Polemik UU HPP, Sembako Kena Pajak-NIK Jadi NPWP
- ANTARA FOTO/Khairizal Maris
VIVA – Pemerintah melakukan reformasi sistem perpajakan pada tahun ini secara menyeluruh. Ditandai dengan terbitnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). UU ini resmi disahkan pada 29 Oktober 2021.
Melalui beleid tersebut, pemerintah merevisi UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Perombakan terhadap UU tersebut pun mulai diperkenalkan kepada publik pada pertengahan tahun ini dan seketika menimbulkan polemik.
Berikut ini rangkuman mengenai proses lahirnya UU tersebut:
1. Draf RUU KUP Bocor ke Publik
Sebelum lahirnya UU HPP, masyarakat dihebohkan dengan kemunculan draf RUU KUP yang memicu polemik. Poin-poin penting yang merubah seluruh peraturan perpajakan, baik pajak dan bea cukai terkuak hingga mencuri perhatian masyarakat luas.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun menilai, kebocoran draf RUU tersebut ke publik membuat situasi pembahasan menjadi kikuk. Ini karena pemerintah mengusulkan revisi tersebut kepada DPR dengan mengirimkan draf RUU nya supaya dibahas secara matang sebelum sampai ke publik.
Menteri Keuangan Sri Mulyani
- VIVA/Mohammad Yudha Prasetya
2. Sembako, Jasa Kesehatan, Pendidikan Dikenakan Pajak
Dalam draf RUU HPP Bab IV Pasal 4a pemerintah dan DPR sepakat untuk menghapus sejumlah barang dan jasa yang sebelumnya tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Diantaranya barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat atau sembako, jasa pendidikan, layanan kesehatan hingga layanan sosial.
Meski begitu, baik pemerintah maupun DPR telah menjelaskan bahwa pengenaan PPN terhadap bentuk barang dan jasa tersebut unutk menciptakaan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Artinya PPN dikenakan bagi sembako hingga layanan kesehatan ataupun pendidikan premium atau yang dikonsumsi orang kaya.
3. Tarif PPN Dinaikkan hingga Munculnya Pajak Karbon
Dalam Bab IV Pasal 7 draf RUU HPP pemerintah dan Komisi XI DPR menyepakati bahwa tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dinaikkan dari sebelumnya yang hanya satu tarif 10 persen menjadi multitarif, yaitu tarif PPN dapat diubah menjadi paling rendah 5 persen dan paling tinggi 15 persen
RUU HPP dalam Bab VI memperkenalkan pengenaan Pajak Karbon. Pada Pasal 13 disebutkan bahwa Pajak karbon dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup.