Kemenhub dan Pelindo Makin Akrab Genjot Aktivitas Pelabuhan Jayapura

VIVA – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Jayapura memperkuat kerja sama dengan PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Langkah itu dilakukan dalam rangka meningkatkan produktivitas Pelabuhan Jayapura dan Tol Laut wilayah Indonesia Timur.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan 2 MoU antara PT Pelabuhan Indonesia Regional IV dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Jayapura. 

MoU tersebut yaitu terkait Rencana Pemanfaatan Aset Lahan Hasil Reklamasi Kolam Pelabuhan dan MoU terkait Kerja sama Pengoperasian Barang Milik Negara.  PT Pelabuhan Indonesia (Persero) diwakili oleh Dwi Rahmad Toto selaku Regional Head IV dan KSOP Kelas II Jayapura Capt Roni Fahmi, selaku Kepala KSOP.

Roni menyampaikan bahwa kunjungan kapal dan tingkat distribusi logistik pada kegiatan bongkar muat barang muatan di Pelabuhan Jayapura selama 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Seperti pada tahun 2021 mencapai 584 total call dengan 4.393.246 total GRT.



Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan Pelindo.

Photo :

• Dokumentasi Kemenhub.

"Sehingga untuk menunjang produktifitas pelabuhan maka dibutuhkan kerja sama dan peran pemerintah serta operator pelabuhan berinovasi bersama stakeholders untuk terus meningkatkan layanan kapal dan bongkar muat dengan maksimal," ujar Roni dikutip dari keterangannya, Selasa, 12 April 2022. 

Dia menjabarkan, pada tahun 2021 kegiatan bongkar muatan mencapai 1.075.641 Ton dan muat muatan mencapai 157.951 Ton. Bahkan untuk layanan kontainer mencapai 1.111.180 Ton/Meter kubik.

Hal tersebut tentu menurut dia, berdampak pada layanan seperti kecepatan bongkar muat dan kemampuan pelabuhan. Khususnya dalam penyandaraan kapal secara aman dan selamat sesuai standar keselamatan internasional ISM Code dan standar fasilitas keamanan kapal dan pelabuhan ISPS Code pada konvensi internasional SOLAS.

Roni juga menerangkan bahwa saat ini Pelabuhan Jayapura melayani 14 kabupaten/kota pada provinsi Papua. Serta, menjadi pelabuhan akhir bagi layanan kapal dari barat ke timur Indonesia. 

"Sehingga dengan adanya kerja sama ini dan pemanfaatan lahan reklamasi tentu layanan bongkar muat akan semakin meningkat," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Dwi dwi mengapresiasi dan menyambut baik  penandatangan kerja sama pengoperasian dermaga dan pemanfaatan aset lahan hasil reklamasi pada DLKr/DLKp Pelabuhan Jayapura.

"Hal ini tentu akan terus meningkatkan layanan kapal yang masuk dan ketersediaan serta kecepatan waktu dalam pelayanan bongkar muat," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhanan Willem Thobias Fofid menyampaikan, peningkatan pertumbuhan produktivitas layanan Pelabuhan Jayapura dilihat pada rekapitulasi data produksi Pelabuhan Jayapura Tahun 2014 - 2021.

Sehingga berdampak dan dapat dilihat pada pembangunan dermaga APBN oleh Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan.

"Dermaga 2 APBN dibangun sejak 2013 dalam rangka mendukung semangat konektivitas Tol Laut dan multimoda dengan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia," tambahnya.

Halaman Selanjutnya

Hal tersebut tentu menurut dia, berdampak pada layanan seperti kecepatan bongkar muat dan kemampuan pelabuhan. Khususnya dalam penyandaraan kapal secara aman dan selamat sesuai standar keselamatan internasional ISM Code dan standar fasilitas keamanan kapal dan pelabuhan ISPS Code pada konvensi internasional SOLAS.