Usai Lebaran, Ketua DPR Minta Anggota Tetap Pelototi Harga Komoditas

Ketua DPR Puan Maharani mengecek harga pangan di Pasar Jungke Karanganyar
Sumber :
  • Istimewa

VIVA – Ketua DPR Puan Maharani meminta para anggota dewan, untuk tetap mengontrol dan memantau harga-harga komoditas. Walau saat ini lebaran telah usai.

Puan Bilang Penyusunan RAPBN 2025 Berbasis RPJMN Prabowo-Gibran

Permintaan itu disampaikan Puan, setelah ia masih mendapatkan aduan masyarakat terkait harga sejumlah komoditas pangan yang masih tinggi.

"Nanti begitu masuk kembali masa persidangan, kami akan minta komisi terkait di DPR agar dalam hal fungsi pengawasan untuk memelototi harga komoditas pangan karena jika harganya masih tinggi, tentu ini akan menyulitkan masyarakat," kata Puan, Jumat 13 Mei 2022. 

Komisi VI DPR Tak Setuju Penerapan Sistem 4 Hari Kerja dalam Seminggu di BUMN

Puan mengaku, harga komoditas yang masih tinggi yang dari aduan yang diterimanya seperti cabai. Di mana menurutnya harga saat ini masih ada di kisaran Rp40.000 hingga Rp45.000 per kilogram. 

"Padahal harga normalnya antara Rp30 ribu hingga Rp33 ribu," kata Puan.

Pengakuan Mengejutkan Johan Budi soal Revisi UU MK Dibahas Diam-diam di Komisi III DPR

Begitu juga harga minyak goreng curah, yang menurutnya belum sepenuhnya sesuai harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah. Dari aduan yang diterimanya, di pasar tradisional saja harganya masih berkisar antara Rp19 ribu hingga Rp20 ribu per liter. 

"Padahal pemerintah sudah menetapkan HET minyak goreng curah Rp14.000. Tapi dalam praktiknya harganya masih tinggi, ini ada apa?" kata Puan. 

Ketua DPP PDIP ini juga menyoroti beberapa komoditas seperti ayam ras, gula pasir, hingga beras. Yang menurut dia, harganya masih mengalami kenaikan walau tidak terlalu tinggi.

Dalam hal ini, Komisi VI DPR diminta untuk terus mengawal dan mencari tahu terkait harga komoditas yang masih tinggi tersebut. Komisi yang membidangi pertanian itu juga menurut Puan perlu mengecek, apakah ada masalah di tingkat hulu.

"Jika perlu, saya minta komisi terkait untuk memanggil Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian agar bisa mendapatkan penjelasan langsung dari pemerintah," lanjutnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya