- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVA Bisnis – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung dalam merespons kasus korupsi di PT Krakatau Steel (Persero) Tbk tahun 2011. Tindakan tersebut diduga terjadi pada proyek pembangunan fasilitas pabrik tungku peleburan besi baja (Blast Furnace).
Menurut Erick, sinergitas antara BUMN dan Kejaksaan Agung maupun seluruh aparatur hukum adalah bagian dari pembenahan tata kelola perusahaan.
"Ini tidak sekadar penindakan hukum, melainkan bagian tak terpisahkan dari pembenahan tata kelola BUMN yang semakin baik," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa 19 Juli 2022.
Erick Thohir Menteri BUMN
- VIVA/M Ali Wafa
Dia optimistis, langkah ini selaras dengan semakin baiknya Krakatau Steel dalam menjalankan roda organsasinya.
"Ini adalah momentum yang baik untuk semakin meningkatkan performa seiring dengan semakin baiknya performa PT Krakatau Steel (Persero) Tbk," ujarnya.
Erick menegaskan, penindakan hukum yang profesional dari Kejaksaan Agung, akan mendorong terciptanya ekosistem bisnis yang sehat. Terutama, bagi para calon investor yang ingin berinvestasi.
"Jadi tidak perlu khawatir bagi setiap yang akan menjalankan bisnisnya. Ada jaminan bahwa bisnis berlangsung secara fair dan transparan, begitupun dalam kepastian hukumnya. Karena sudah terbukti bagaimana profesionalnya Kejaksaan Agung kita," kata Erick.
Erick berharap, semua proses berjalan dengan lancar dan tidak mengganggu aktivitas bisnis Krakatau Steel, serta dapat cepat terselesaikan.
"Sehingga Krakatau Steel dapat kembali fokus untuk terus meningkatkan kinerja positifnya, berkontribusi bagi kemajuan Indonesia," ujarnya.
Direktur Utama PT Krakatau Steel, Silmy Karim.
- VIVA.co.id/Fikri Halim
Sementara itu, Direktur Utama Krakatau Steel, Silmy Karim menyatakan, pihaknya sangat menghormati proses hukum di Kejaksaan Agung tersebut. Dia mengaku mempercayakan kasus ini agar tertangani dengan baik, dan mendukung proses hukum yang sedang berjalan di Kejaksaan Agung.
Silmy menegaskan, sampai saat ini kegiatan usaha perusahaan juga masih tetap berlangsung lancar dan tidak terganggu dengan proses hukum ini.
"Kami berharap proses hukum ini memberikan pelajaran kepada kita semua untuk menjadi lebih baik," ujar Silmy.
Perkuat Penegakan Hukum, Holding BUMN Jasa Survei Gandeng Kejaksaan
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) sebagai Lead Holding BUMN Jasa Survei, atau IDSurvey menggandeng Kejaksaan Negeri Jakarta Utara.
