- Anisa Aulia/VIVA.
VIVA Bisnis – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menggarisbawahi, pentingnya kerangka integrasi digital ASEAN. Sebab dengan itu akan mempercepat digitalisasi negara ASEAN, integrasi ekonomi, dan konektivitas pembayaran antar negara.
Menurut Perry, dengan digitalisasi, ASEAN akan memimpin jalan dan menjadi contoh bagi dunia untuk konektivitas pembayaran lintas batas. Hal itu guna mendukung ekonomi, inklusi keuangan serta dalam membuat kerangka kebijakan dan pengawasannya.
"Sejalan dengan itu, inklusi keuangan yang erat dengan UMKM, sebagai skala usaha mayoritas di Negara ASEAN, perlu difasilitasi melalui strategi yang inovatif," ujar Perry di Nusa Dua, Bali, Selasa, 28 Maret 2023.
Uji coba QR Cross Border.
Perry melanjutkan, terdapat tiga kunci untuk membawa transformasi sistem pembayaran ASEAN sekaligus mengatasi risiko yang meliputinya.
Pertama, yakni dengan melanjutkan Regional Payment Connectivity (RPC) yang telah disepakati oleh lima negara ASEAN, serta menyambut baik partisipasi negara ASEAN lainnya.
Kedua, memperkuat kerangka pengaturan dan pengawasan, khususnya terhadap aset kripto. Ketiga mendorong kerja sama lintas batas untuk meningkatkan efektivitas pengaturan dan pengawasan, memahami implikasi makroekonomi, dan pengembangan infrastruktur pendukungnya.
Perry menekankan, digitalisasi pembayaran erat kaitannya dengan inklusi keuangan. Menurutnya, kunci untuk meningkatkan inklusi keuangan, yaitu dengan mengembangkan ekosistem untuk mendukung inklusi seperti pemberian insentif kepada UMKM untuk mengakses sektor keuangan
Kemudian pengembangan infrastruktur digital untuk mendukung inklusi keuangan dan ekonomi, termasuk melalui digitalisasi pembayaran. Penguatan data guna mendukung inovasi pembukaan akses keuangan seperti credit scoring. Dan terakhir memperkuat literasi keuangan serta perlindungan konsumen.
"ASEAN di bawah Keketuaan Indonesia, dengan dukungan dari semua anggota, akan terus mendorong diskusi dan upaya konkrit guna meningkatkan inklusi keuangan, khususnya dengan memanfaatkan pengalaman yang dimiliki semasa Presidensi G20 tahun 2022," kata dia.
Aturan Terbit, Pemerintah Bebaskan PPh Eksportir yang Parkirkan DHE SDA di Dalam Negeri
Pemerintah menerbitkan aturan terkait insentif bagi para eksportir yang menempatkan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA), di dalam negeri.
