WFH Dinilai Hambat Tumbuhnya Ekonomi, Indef Usul Strategi Efektif Hadapi Isu Polusi Udara
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta – Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Heri Firdaus mengatakan, maraknya tingkat polusi udara saat ini harus menjadi momentum akselerasi penyediaan transportasi yang ramah lingkungan.
Dia menekankan, mengurangi mobilitas masyarakat dengan work from home (WFH) justru merupakan tindakan yang kontraproduktif dengan pertumbuhan ekonomi regional, bahkan menekan potensi pertumbuhan sekitar 0,73 persen.
"Jadi jangan seakan-akan menyalahkan mobilitas manusia terkait polusi udara. Ini justru momentum bagus untuk membuat mobilitas masyarakat semakin ramah lingkungan," kata Heri kepada media, Senin, 18 September 2023.
Mobil listrik Transjakarta
- VIVA/Agus Rahmat
Selain itu, di samping perlunya mendorong peningkatan angkutan transportasi umum dan transportasi perorangan, polusi udara juga bisa menjadi pesan bahwa penjualan mobil dan sepeda motor berteknologi mesin bakar konvensional (ICE) sudah terlalu pesat.
“Perlu ada disrupsi dari teknologi-teknologi yang lebih ramah lingkungan, misalnya hybrid, plug-in hybrid (PHEV), juga mobil listrik berbasis baterai (BEV)," ujarnya.
Heri berpendapat, status mobil dan motor listrik saat ini hanya baru menambah pilihan konsumen, namun belum benar-benar mendisrupsi kendaraan berbasis ICE.
"Polusi udara bisa jadi kesempatan bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan di sektor EV untuk mempercepat penetrasi pasar," ujarnya.
Diketahui, riset sejumlah kalangan turut melansir bahwa penyebab buruknya kualitas udara Jakarta adalah sektor transportasi, dengan persentase lebih dari 42 persen polutan.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga menyebut, tidak kurang dari 44 persen polusi udara disumbang dari emisi kendaraan bermotor, disusul industri 31 persen, manufaktur 10 persen, perumahan 14 persen, dan sektor komersial 1 persen.
17 Bandara Dicabut Status Internasionalnya kerena Kondisinya Begini
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencabut status 17 Bandara di Indonesia sebagai bandar udara internasional, dari total 34 bandara.
