Menteri Bahlil Buka-bukaan soal Dampak Aksi Boikot Produk Pro Israel ke Investasi RI
- Anisa Aulia/VIVA.
Jakarta – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, buka suara soal dampak dari aksi boikot terhadap produk-produk pro Israel yang marak dilakukan di tataran nasional maupun global.
Dia memastikan, dalam kaitannya dengan iklim investasi nasional, aksi boikot tersebut disebut tidak terlalu berdampak signifikan terhadap realisasi investasi di Tanah Air.
Bahkan, Bahlil mengaku sangat optimis bahwa target investasi sebesar Rp 1.400 triliun yang telah dicanangkan untuk tahun 2023 ini, akan tetap bisa tercapai hingga akhir tahun nanti.
Aksi boikot produk pro zionis Israel di Mataram.
- Satria Zulfikar/VIVA.
"Sampai 2023, saya pikir enggak ada pengaruh apa-apa. Target Rp 1.400 triliun akan tetap tercapai," kata Bahlil di acara Anugerah Layanan Investasi (ALI) 2023, Jakarta, Rabu, 8 November 2023.
Dia menegaskan, meskipun aksi-aksi boikot terhadap produk-produk pro Israel itu makin marak dilakukan di dunia internasional, namun untuk saat ini dampaknya terhadap sektor investasi nasional masih terbilang kecil.
"Ada (dampaknya), tapi belum dalam. Mungkin karena baru ya. Tapi sekalipun kecil, tapi itu ada," ujar Bahlil.
Di sisi lain, Bahlil menjelaskan bahwa perumusan target investasi untuk tahun 2024, baru akan mulai disusun oleh pemerintah pada Desember 2023 mendatang.
Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia.
- VIVA/Mohammad Yudha Prasetya
Karenanya, Bahlil sendiri mengaku bahwa pemerintah masih akan melihat perkembangan yang terjadi ke depannya, terkait dampak dari aksi-aksi boikot tersebut.
"Pemerintah baru akan merumuskan (target investasi 2024) nanti, bulan Desember. Maka kita akan lihat perkembangan yang ada sampai Desember nanti itu seperti apa. Baru kemudian kita rumuskan untuk melakukan langkah-langkah di Januari 2024," ujarnya.
Bisakah ICC Tangkap Netanyahu? Ini Faktanya
Media Israel dan internasional dihebohkan dengan berita tentang Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) yang berpotensi mengeluarkan surat penangkapan PM Israel Netanyahu
