Invasi Rusia ke Ukraina, UEFA Segera Bahas Nasib Final Liga Champions
- Standard.co.uk
VIVA – UEFA telah mengadakan pertemuan darurat untuk membahas pemindahan lokasi final Liga Champions 2021/22 ke tempat baru menyusul keputusan Rusia menginvasi Ukraina.
Komite Eksekutif UEFA akan rapat pada Jumat pagi 25 Februari 2022, waktu setempat, untuk memperdebatkan tindakan terbaik terhadap keadaan saat ini dan akan mengevaluasi situasi sebelum mengambil keputusan yang diperlukan.
Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Kamis 24 Februari 2022, UEFA mengutuk keras tindakan invasi militer Rusia yang sedang berlangsung di Ukraina.
"UEFA berbagi keprihatinan siginifikan kepada komunitas internasional terkait situasi kemanan yang berkembang di Eropa dan mengutuk keras invasi militer Rusia yang sedang berlangsung di Ukraina."
"Sebagai badan pengatur sepakbola Eropa, UEFA bekerja tanpa lelah untuk mengembangkan dan mempromosikan sepakbola sesuai dengan nilai-nilai umum di Eropa dengan menjaga perdamaian dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, seperti yang ada di dalam semangat Piagam Olimpiade."
"Kami tetap teguh dalam solidaritas kami dengan komunitas sepakbola di Ukraina dan siap untuk mengulurkan tangan kami kepada rakyat Ukraina. Kami menghadapi situasi ini dengan serius dan mendesak. Keputusan akan dimabil oleh Komite Eksekutif UEFA dan diumumkan besok." demikian pernyataan resmi UEFA.
Seperti sudah diputuskan jauh-jauh hari, Stadion Krestovsky di Saint Petersburg, Rusia, akan menjadi tuan rumah final Liga Champions musim ini. Meskipun, tampaknya stadion yang bernama lain Gazprom Arena itu, tidak mungkin untuk menggelar partai puncak Liga Champions pada tahun ini.
Ada rumor yang mencuat bahwa Rusia akan dilucuti untuk menjadi tuan rumah turnamen besar. Terlebih, dari pernyataan UEFA yang sangat tidak suka dengan tindakan Rusia.
Sebelumnya, UEFA telah mendapatkan tekanan besar dalam beberapa hari terakhir untuk segera memindahkan lokasi final Liga Champions dari Rusia. Salah satu tokoh politik yang vokal mengungkapkan itu adalah Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson.
