- VIVA/Riki Ilham Rafles
VIVA – Para manajer klub Liga 1 2020 telah menggelar rapat virtual untuk menyikapi kemungkinan kompetisi musim ini dihentikan. Nasib kompetisi sepakbola Indonesia masih belum jelas menyusul keputusan PSSI yang menghentikan Liga 1 dan Liga 2.
PSSI mengacu pada status Kejadian Luar Biasa (KLB) virus Corona di Indonesia yang diperpanjang oleh pemerintah. Andai status KLB itu sesuai jadwal, Liga 1 bisa bergulir pada 1 Juli 2020. Akan tetapi jika status KLB diperpanjang, PSSI berencana menghapus kompetisi musim ini.
Total ada 14 manajer klub yang ikut serta, minus Tira Persikabo, Persipura Jayapura, PSS Sleman, dan PSM Makassar. Pertemuan itu menyepakati enam poin.
Pertama, Klub Liga 1 sepakat tetap akan membayar gaji pemain, pelatih dan official team sesuai SK PSSI. Kedua, Jika kompetisi berhenti atau diberhentikan, maka status gaji bulan Juli sampai dengan akhir kontrak menjadi batal! Dan tidak ada kewajiban klub membayar kompensasi.
Ketiga, Merujuk poin 2, maka status pemain klub untuk tahun 2021 tetap sesuai dengan daftar kontrak di tahun 2020 atau tidak ada transfer antar klub Liga 1. Keempat, Nilai gaji maksimal sama dengan yang diterima di tahun 2020.
Kelima, Apabila pemain, pelatih dan official team tidak sepakat dengan opsi tersebut, klub bisa memberikan surat keluar. Tetapi berdasarkan MOU klub Liga 1, tidak ada pembukaan bursa transfer kecuali pemain yang benar-benar baru (di Indonesia), atau bisa main di Liga 2 dan 3 atau sebaliknya.
Terakhir, Klub juga mendukung kalau sudah tuntas status bencana ini jika akan digelar turnamen di bulan September sampai dengan selesai, dengan perlakuan khusus tentunya termasuk gaji pemain dan lain-lain.
Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) keberatan dengan beberapa poin yang disepakati para manajer klub. APPI menyoroti poin kedua yaitu 'klub bisa membatalkan kontrak jika kompetisi dihentikan dan tidak ada kewajiban klub membayar kompensasi'.
Kuasa Hukum APPI, Riza Hufaida, mengatakan, hubungan klub dan pemain sudah diakui sebagai hubungan ketenagakerjaan. Sehingga otomatis kontrak itu dilindungi UU ketenagakerjaan. Riza memaparkan jika ada force majeure, klub wajib memberikan pesangon seperti tertara dalam UU Ketenagakerjaan Pasal 164 ayat 1.
"APPI yang penting peraturan, kalau memang kompetisi harus berhenti tidak ada masalah. Artinya kontrak berakhir. Cuma bukan berarti batal lalu pemain tidak mendapatkan apa-apa," kata Riza, kepada VIVA, Senin 13 Maret 2020.
Kemudian, Riza sanksi terhadap poin dua dan tiga yang disepakati para manajer klub Liga 1. Menurutnya, poin itu kontradiktif dan sangat merugikan pemain.
"Agak lucu ya. Di poin 2 mereka menyebut kontrak pemain berakhir. Tapi, di poin 3 mereka mengatakan status pemain tetap di tahun 2020. Jika berakhir kontrak berarti hubungan hukum juga berakhir dong. Artinya pemain sudah bebas agen. Harusnya pemain boleh menerima pinangan klub lain," ucapnya.
"Masa tetap sesuai dengan kontrak 2020 dan tidak ada transfer liga sehingga pemain, pelatih dan staff tetap di klub itu. Kalau merujuk poin dua, kontraknya menjadi batal dan berakhir. Kalau begitu berarti demi hukum pemain juga bebas," jelasnya.
