Sumber :
VIVAnews
- Berdasarkan informasi yang dikumpulkan situs keamanan
undergroud zone-h.org
, per hari ada belasan sampai puluhan situs pemerintah Indonesia (dengan domain go.id) yang berhasil diretas.
Bahkan, sebagian besar pemilik dan admin situs banyak yang tidak tahu kalau situsnya sudah diretas.
Menurut Winston Tommy Watului, Team Leader Cyber Crime Investigation Course Akademi Kepolisian Semarang, dari catatan zone-h.org, di awal 2013 sudah ada 665.000 situs yang diretas. Puncaknya terjadi di 2011, di mana lebih dari 1,6 juta situs telah diretas.
"Bahkan, situs Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) dan situs Artileri Pertahanan Udara (Arhanud) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) tidak luput dari kejahatan itu," kata Winston di acara Microsoft Press Conference: Transformasi & Keamanan Informasi Pemerintah Indonesia di Jakarta, Rabu 4 September 2013.
Winston menambahkan, untuk mencegah serangan cyber crime perlu adanya kolaborasi yang baik antara pemilik situs, admin situs, dan penyidik kepolisian.
"Pertama, pemilik situs harus peduli dengan manajemen sistem keamanan situs. Kedua, seorang admin situs harus mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam menghadapi insiden pada situsnya. Ketiga, penyidik harus dapat bekerja sama dengan pemilik dan admin untuk mengungkap pelaku pembajakan," jelas Winston.
Permasalah utama dari tindakan cyber crime yang berupa peretasan situs adalah dari para admin-admin yang melakukan pengawasan terhadap situs.
"Selama ini para admin tidak dilengkapi pengetahuan yang baik dalam menangani sebuah serangan. Apalagi sekarang para admin di situs-situs pemerintahan bukan berasal dari dalam institusi, tapi diambil dari outsourcing atau orang ketiga," tegas Winston.
"Itu sangat berbahaya. Jika para admin itu sudah tidak lagi bekerja, apa ada jaminan admin itu lupa sistem-sistem di sebuah situs? Itu yang mengakibatkan situs pemerintahan mudah diretas," tambah Winston.
Seorang admin di situs pemerintahan seharusnya berasal dari dalam institusi untuk memastikan keamanannya. Admin juga bertugas sebagai polisinya situs, karena dia yang hafal dengan tampilan dan isi sebuah situs.
"Saat ini kasus serangan terhadap situs pemerintah banyak terjadi pada mengganti halaman muka, pemalsuan alamat situs pemerintah, dan banyak admin situs yang mengganti isi situs tanpa sepengetahuan institusinya," ujar Winston.
Winston yang sebelumnya menjabat sebagai Former Head of Cyber Crime Section Bareskrim Mabes Polri, berpesan untuk mencegah tindakan cyber crime adalah mulai berpikir aman ketika menggunakan Internet, jangan percaya dengan orang di internet (cyber space), dan jangan asal klik di Internet.
![UCI MTB Palangkaraya]()
![img_title]()
Bahkan, sebagian besar pemilik dan admin situs banyak yang tidak tahu kalau situsnya sudah diretas.
Menurut Winston Tommy Watului, Team Leader Cyber Crime Investigation Course Akademi Kepolisian Semarang, dari catatan zone-h.org, di awal 2013 sudah ada 665.000 situs yang diretas. Puncaknya terjadi di 2011, di mana lebih dari 1,6 juta situs telah diretas.
"Bahkan, situs Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) dan situs Artileri Pertahanan Udara (Arhanud) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) tidak luput dari kejahatan itu," kata Winston di acara Microsoft Press Conference: Transformasi & Keamanan Informasi Pemerintah Indonesia di Jakarta, Rabu 4 September 2013.
Winston menambahkan, untuk mencegah serangan cyber crime perlu adanya kolaborasi yang baik antara pemilik situs, admin situs, dan penyidik kepolisian.
"Pertama, pemilik situs harus peduli dengan manajemen sistem keamanan situs. Kedua, seorang admin situs harus mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam menghadapi insiden pada situsnya. Ketiga, penyidik harus dapat bekerja sama dengan pemilik dan admin untuk mengungkap pelaku pembajakan," jelas Winston.
Permasalah utama dari tindakan cyber crime yang berupa peretasan situs adalah dari para admin-admin yang melakukan pengawasan terhadap situs.
"Selama ini para admin tidak dilengkapi pengetahuan yang baik dalam menangani sebuah serangan. Apalagi sekarang para admin di situs-situs pemerintahan bukan berasal dari dalam institusi, tapi diambil dari outsourcing atau orang ketiga," tegas Winston.
"Itu sangat berbahaya. Jika para admin itu sudah tidak lagi bekerja, apa ada jaminan admin itu lupa sistem-sistem di sebuah situs? Itu yang mengakibatkan situs pemerintahan mudah diretas," tambah Winston.
Seorang admin di situs pemerintahan seharusnya berasal dari dalam institusi untuk memastikan keamanannya. Admin juga bertugas sebagai polisinya situs, karena dia yang hafal dengan tampilan dan isi sebuah situs.
"Saat ini kasus serangan terhadap situs pemerintah banyak terjadi pada mengganti halaman muka, pemalsuan alamat situs pemerintah, dan banyak admin situs yang mengganti isi situs tanpa sepengetahuan institusinya," ujar Winston.
Winston yang sebelumnya menjabat sebagai Former Head of Cyber Crime Section Bareskrim Mabes Polri, berpesan untuk mencegah tindakan cyber crime adalah mulai berpikir aman ketika menggunakan Internet, jangan percaya dengan orang di internet (cyber space), dan jangan asal klik di Internet.
Sirkuit SG 1973 Bersolek, Palangkaraya Siap Gelar UCI MTB Eliminator World Cup 2024
Sirkuit SG 1973, Palangkaraya bersolek menyambut ajang balap sepeda dunia. Ibu kota Kalimantan Tengah ini akan jadi tuan rumah UCI MTB World Cup 2024.
VIVA.co.id
17 Mei 2024
Baca Juga :
