- Dokumen MPR
VIVA – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Zulkifli Hasan siap memperjuangkan keadilan untuk pengemudi ojek online. Mitra pengemudi layanan transportasi daring roda dua itu selama ini mengeluhkan tarif layanan yang terlalu rendah dan tak menguntungkan mereka. Meskipun berkali-kali turun aksi, tuntutan pengemudi ojek online belum terpenuhi.
"Baik sebagai Ketua MPR maupun Ketua Umum PAN, saya siap memfasilitasi keadilan untuk pengemudi ojek online. Di DPR, Fraksi PAN juga akan perjuangkan tarif yang lebih adil, manusiawi dan menguntungkan untuk pengemudi ojek online," kata Zulkifli saat menerima curhat dan pengaduan Masyarakat Ojek Online Indonesia (MOSI) dalam keterangan tertulis, Kamis 25 Oktober 2018.
Pengemudi ojek online yang tergabung dalam Grab maupun Gojek ini mengeluhkan tarif yang terlalu murah serta potongan pajak tanpa dasar hukum yang jelas.
Koordinator MOSI, Danny Stephanus mengatakan paguyubannya sudah mengadukan aspirasi mereka ke mana-mana, termasuk ke berbagai lembaga negara. Namun sampai saat ini, tuntutan mereka belum juga dipenuhi.
"Kami sudah mengadu ke mana-mana pak, ke Kementerian ke Istana juga. Buntu dan enggak ada hasil. Sekarang harapan kami tinggal di MPR. Karena itu kami datang ke sini," kata Danny.
Aspirasi lain disampaikan mantan pengemudi ojek online Ahmad Syafi'i. Ia mengeluhkan minimnya peran pemerintah dalam mengatur tarif, sehingga aplikator menerapkan tarif rendah.
"Bayangkan pak sekarang kami dihitung Rp1.300 per satu kilometer. Itu sudah habis sama bensin dan enggak ada keuntungan. Belum lagi potongan pajaknya pak," kata Syafi'i
Zulkifli menyampaikan pentingnya pengemudi ojek online ini memiliki payung hukum yang jelas.
"Kalau Komunitas ojek online belum punya penasihat, belum ada bapak angkat, saya siap ikut membantu perjuangan teman-teman," ujarnya.
