- VIVA.co.id/Mitra Angelia
VIVA – Presiden Joko Widodo pernah mengatakan bahwa dirinya mendorong Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) agar turut merangkul lebih banyak pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan menjadikan produk-produk dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebagai prioritas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Intinya, presiden ingin LKPP agar memudahkan prosedur UMKM untuk masuk katalog elektronik, tanpa harus mengurangi kualitas.
Kepala LKPP Roni Dwi Susanto juga pernah mengatakan bahwa LKPP telah memetakan empat tantangan dalam mentransformasikan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah kedepannya, yakni kebijakan dan strategi pengadaan yang inklusif dalam rangka pemerataan ekonomi dan percepatan pembangunan, efektivitas proses dan pembenahan pasar pengadaan, pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia (SDM) yang efektif, dan sistem penyelesaian permasalahan pengadaan.
Proses perjalanan modernisasi pengadaan yang setiap tahun terus bergerak dinamis mengikuti perkembangan teknologi digital ini, pun menuntut stakeholder di dalam ekosistem dapat memulai pengawasan secara digitally determined mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga proses penyelesaian dan laporan pekerjaan. Karenanya seiring dengan rencana strategis pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024, tahun ini adalah momentum yang tepat bagi stakeholder untuk menjawab tantangan dalam disrupsi digital pengadaan. Melalui tiga pilar pengadaan masa depan yakni Internet of Crowd Collaboration (People), Internet of Trust, dan Internet of Things & Artificial Intelligence (AI) akan membawa ekosistem pengadaan menuju Cognitive Procurement (pengadaan berbasis kognitif) yang sesuai dengan peta strategis pengadaan di 2020-2024.
Dengan rencana strategis pengadaan tahun depan, nantinya diharapkan dengan dukungan teknologi digital seperti AI maka setiap penyedia akan tahu barang yang dijual, berapa harganya, delivery time, dimana pabriknya, dan instansi pemerintah apa yang membutuhkan. Ini tentunya dapat meningkatkan element trust dan value for money, karena kebutuhan pengadaan barang dan jasa pun dapat dilakukan melalui konsolidasi pengadaan antar instansi.
PT Astragraphia Xprins Indonesia (AXI) melalui layanan e-commerce Business to Business (B2B) dan Business to Government (B2G) terdepan di Indonesia, AXIQoe.com, hari ini hadir di Indonesia International Mega Procurement Exhibition & Conference (I-IMPEC) 2nd, event dan eksibisi pengadaan barang dan jasa terbesar di Indonesia, yang diadakan di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan pada tanggal 6 - 8 November 2019. Keikutsertaan AXIQoe.com dalam event tahunan ini menegaskan kembali perannya bersama stakeholder untuk memperkuat fondasi integritas ekosistem pengadaan melalui diskusi dan diseminasi informasi.
Pada I-IMPEC 2019, booth AXIQoe.com hadir di Foyer Plenary Hall Jakarta Convention Center Senayan, pelaksana pengadaan dapat mendapatkan informasi lebih mendalam, mendapatkan product experience yang didukung oleh mitra AXIQoe.com seperti Liva ECS by ECS Elitegroup, Infocus by Esa Prima Perkasa, Microtek Scan The World, APC by Schneider Electric, Microsoft by Synnex Metrodata Indonesia, Mugen by PT. Multicom Persada International, Mugen by PT. Multicom Persada International, LG by Cipta Alpha Omega, Lenovo Indonesia, Fuji Xerox by Astragraphia, PT Agres Info Teknologi, serta PT Sharp Electronics Indonesia.
“Selain itu terdapat lounge area yang memungkinkan AXIQoe.com dan petugas pelaksana pengadaan bertemu dan berdiskusi. Sejak 2016, AXIQoe.com telah mendukung kebutuhan pengadaan di pemerintahan dengan menjadi penyedia kebutuhan tersebut melalui E-Katalog LKPP,” ujar Budi Pramana Ginting, Head of Business AXIQoe.com, dalam keterangannya, Jumat, 8 November 2019.
Laporan e-Conomy SEA 2019 yang dirilis oleh Google dan Temasek memperkirakan bahwa Indonesia akan menyumbang sekitar 40 persen dari pertumbuhan ekonomi digital di Asia Tenggara di tahun 2019 dengan nilai mencapai US$40 miliar (sekitar Rp565 triliun), meningkat empat kali lipat dibandingkan 2015. Sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi internet tercepat di Asia Tenggara, nilai ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mampu menembus US$130 miliar (sekitar Rp1,8 kuadriliun) pada 2025 nanti.
Riset dari Forrester bahkan menyatakan 60 persen perusahaan besar dan 54 persen perusahaan menengah akan memprioritaskan implementasi produk teknologi digital dalam kegiatan operasionalnya, termasuk pengadaan barang dan jasa. McKinsey & Company juga berpendapat sistem otomatisasi pada transaksi pengadaan tidak hanya akan berkutat pada pemrosesan pesanan dan pembuatan faktur tapi juga akan berkembang ke ranah yang lebih strategis, seperti pemilihan vendor dan manajemen.
Berdasarkan hal tersebut, maka dibutuhkan kompetensi sumberdaya pengadaan yang mampu menekankan kemampuan pengelolaan dan analisis data raksasa, kecerdasan artifisial, empati dan kreatifitas. Pengadaan barang dan jasa pemerintah kini bertransformasi dari pekerjaan administratif ke kognitif.
