- The Atlantic
VIVA Tekno – Twitter akan dilarang di seluruh Uni Eropa jika gagal mematuhi peraturan disinformasi baru, kata Menteri Transisi Digital dan Telekomunikasi Prancis Jean-Noel Barrot. Peringatan itu muncul saat Digital Services Act (DSA) akan berlaku penuh pada 25 Agustus 2023.
"Disinformasi adalah salah satu ancaman paling serius yang membebani demokrasi kita. Saya berharap Twitter mematuhi aturan Eropa tanggal 25 Agustus. Jika tidak, Twitter tidak akan diterima lagi di Eropa. Twitter, jika berulang kali tidak mengikuti aturan kami, akan dilarang dari UE," jelas Barrot.
DSA mengamanatkan bahwa mesin pencari dan platform besar seperti Twitter, YouTube, dan TikTok, memberlakukan langkah-langkah untuk memitigasi disinformasi atau manipulasi pemilu, kekerasan dunia maya terhadap perempuan, atau bahaya terhadap anak di bawah umur secara online.
Komisi Uni Eropa dapat mendenda pelanggar hingga 6 persen dari omset tahunan di seluruh dunia. Komisaris Pasar Internal UE, Thierry Breton mengumumkan minggu lalu bahwa Twitter telah menarik diri dari Kode Praktik Sukarela tentang Disinformasi.
"Tapi kewajiban tetap ada. Anda dapat lari tetapi Anda tidak dapat bersembunyi. Persyaratan DSA akan siap untuk ditegakkan ketika batas waktu kepatuhan berakhir pada bulan Agustus," ujarnya.
Elon Musk membeli Twitter.
- Getty Images
Miliarder Elon Musk yang mengakuisisi Twitter tahun lalu, tidak hanya berjanji untuk membersihkan platform dari konten disinformasi dan kebencian, tetapi juga menjunjung tinggi kebebasan berbicara dan menawarkan lebih banyak transparansi.
"Platform ini sangat ingin menjadi sumber informasi yang paling tidak benar,” tulis Musk di Twitter pada awal Mei, dikutip dari laman Russian Today, Rabu, 31 Mei 2023.
Awal bulan ini, Twitter memenuhi permintaan pemerintah Turki untuk membatasi akses ke beberapa akun dalam beberapa minggu menjelang pemilihan presiden dan pemilihan umum di negara tersebut. Elon Musk membela keputusan tersebut dengan mengatakan dia ingin menghindari Twitter ditutup sepenuhnya di Turki.
"Kami tidak bisa melampaui hukum suatu negara. Jika kami memiliki pilihan antara orang-orang kami (masuk) ke penjara atau kami mematuhi hukum, kami akan mematuhi hukum," tutur dia.
