- Misrohatun Hasanah
VIVA Tekno – Hari ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) melantik Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik TVRI (LPP TVRI) pada Jumat, 23 Juni 2023.
"Mereka yang terpilih dipercaya menjalankan amanat, baik sebagai regulator penyelenggaran penyiaran di Indonesia dan wadah aspirasi masyarakat maupun penyedia layanan informasi pendidikan dan hiburan yang sehat serta kontrol dan perekat sosial dan pelestarian budaya bangsa," ujar Pelaksana Tugas Menteri Kominfo, Mahfud MD dalam konferensi pers virtual.
Menurut Mahfud, KPI perlu mengontrol lautan konten yang penuh kebohongan, penuh hoaks dan mendistorsi informasi di tahun politik seperti sekarang ini. Hoaks yang harus dihadapi anggota KPI semakin deras dan mereka harus memastikan mematuhi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Program Siaran (P3).
"KPI tidak boleh tunduk pada tekanan atau membiarkan pelanggaran oleh pemilik TV swasta terhadap P3 sosial ini, itulah fungsi saudara-saudara," katanya.
Menurut Mahfud, KPI memiliki agenda besar yang harus dikawal dengan baik, yaitu Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024, baik pemilihan anggota legislatif tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan kota, presiden hingga kepala daerah di mana seluruh mata rakyat pasti akan tertuju pada penyelenggaraan agenda politik.
Ilustrasi surat suara di pemilu
- vstory
Jadi, bendunglah segala informasi yang bertendensi mengganggalkan pemilu. Menurut Mahfud, pemerintah konsisten melindungi hak untuk memilih dan hak untuk dipilih dengan tetap membiarkan kebebasan menyalurkan hak politik bagi siapapun.
"Sebagai regulator media, saya berharap KPI ikut secara aktif melakukan pengawasan terhadap TV dan radio agar Pemilu 2024 ini berjalan secara jujur, adil, umum, bebas, rahasia dengan penyelenggaran yang independen dari berbagai intervensi," katanya.
Dia juga menekankan agar KPI dapat memastikan TV dan radio untuk berpartisipasi aktif dalam sosialisasi Pemilu guna meningkatkan angka pemilih yang ikut berpartisipasi.
Sesuatu yang tidak kalah penting adalah peranan kita dalam menjaga ruang digital dari berbagai konten hoaks yg didominasi dengan muatan-muatan politik.
"Saya berharap kita dapat mengantisipasi dengan cermat semua ini sehingga tidak terjadi perpecahan dan keterbelahan publik selama masa Pemilu dan setelahnya, karena saya berharap KPI dapat terus melakukan literasi ke masyarakat terkait konten media dan kepemiluan agar tidak terseret dalam belantara hoaks," imbuhnya.
