Gedung Putih Panik Serangan Siber, Kulkas hingga TV Dipantau

Gedung Putih, Washington DC, AS.
Sumber :
  • Donald Trump

VIVA Tekno - Gedung Putih bekerja sama dengan perusahaan seperti Amazon, Google dan Best Buy untuk memperkenalkan inisiatif yang memungkinkan orang Amerika mengidentifikasi perangkat yang memiliki kerentanan lebih rendah terhadap serangan siber.

Jika Lolos Tes Ini, Keamanan Siber Bank di Indonesia Sudah Tangguh

Menurut pernyataan dari Gedung Putih, program sertifikasi dan pelabelan baru ini akan menetapkan standar keamanan siber yang lebih tinggi untuk perangkat pintar seperti kulkas, microwave, televisi/TV, sistem kontrol iklim, dan pelacak kebugaran.

Produsen dan pengecer akan membubuhkan logo 'US Cyber Trust Mark' ke perangkat mereka, dan program ini akan beroperasi pada 2024.

Ada 4,14 Juta Temuan di Google jika Klik Kata Ini

Seorang pejabat administrasi senior yang tidak disebutkan namanya menyatakan bahwa inisiatif tersebut berupaya untuk meningkatkan keamanan jaringan dan pemanfaatannya, karena sangat penting untuk keamanan ekonomi dan nasional.

Sebelum menerapkan program pelabelan, Komisi Komunikasi Federal akan mengundang masukan publik dan selanjutnya mendaftarkan merek dagang nasional ke Kantor Paten dan Merek Dagang AS, sebagaimana dinyatakan oleh Gedung Putih.

AS Kirim 25 Ribu Makanan Siap Saji ke Jalur Gaza Melalui Udara

Logo Amazon.

Photo :
  • famouslogos.net

Microsoft

Photo :
  • No Camels

Pada bulan Maret, Gedung Putih meluncurkan strategi dunia maya nasionalnya, menekankan perlunya pengembang perangkat lunak dan perusahaan untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar dalam melindungi sistem mereka dari peretasan.

Selain itu, upaya lembaga seperti Biro Investigasi Federal dan Departemen Pertahanan telah diintensifkan untuk memerangi aktivitas kelompok peretas dan ransomware di seluruh dunia.

Pekan lalu, pejabat Microsoft dan AS mengungkapkan bahwa peretas yang terkait dengan negara dari China telah secara diam-diam mengakses akun email di sekitar 25 organisasi, termasuk setidaknya dua lembaga pemerintah AS sejak Mei.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya