- www.wantchinatimes.com
Aplikasi Didi Da Ren memungkinkan pengguna bisa menyewa tenaga penjahat bengis alis preman untuk menghajar, memukul, dan melumpuhkan musuh atau pesaing pengguna.
Menurut laporan harian Yunnan Information News yang dikutip Want China Times, Rabu 22 April 2015, aplikasi ini memungkinkan preman beraksi sesuai pesanan pengguna. Misalnya, sang pemesan ingin luka jenis seperti apa pada sang target. Layaknya bisnis umumnya, aplikasi ini juga menyediakan beragam pilihan harga jasa.
Pada deksripsi aplikasi digambarkan, aplikasi menerima penyewaan jasa preman, penjahat, pensiunan tentara, dan pelatih olahraga.
Sontak aplikasi ini banyak diunduh oleh pengguna. Menurut laporan media Tiongkok, 40 ribu pengguna pada pada pusat aplikasi Qihoo 360, 8800 unduhan pada pusat aplikasi Wandoujia dan lainnya. Aplikasi ini juga tersedia di Android dan pusat aplikasi Xiaomi.
Aplikasi ini pertama kali ditemukan salah satu pengguna yang bernama Zhang pada 16 April lalu. Zhang mengaku sudah booking jasa preman tersebut.
Untuk memesan jasa preman ini, penelusuran wartawan koran Tiongkok itu menyebutkan perlu mendaftarkan nama asli, nama pengguna, kata sandi dan nomor telepon untuk menindaklanjuti pemesanan preman. Kemudian, pengguna diminta memilih jenis penjahat dan berapa besar bayaran.
Untuk bayaran disebutkan harus lebih dari 1 yuan. Tarif untuk jasa preman yang diminta untuk berkelahi saja antara 200-500 yuan (Rp415 ribu-1 juta).
Setelah itu, nantinya pengelola aplikasi akan menghubungi pemesan untuk menanyakan waktu, tempat, dan foto target. Langkah ini disebut untuk mengenali korban dan medan eksekusi.
Untuk jasa preman bisa ditransfer setelah order selesai. Pembayaran dilakukan melalui penyedia pembayaran online pihak ketiga, Alipay.
Menyusul kontroversi layanan aplikasi itu, pengembang aplikasi Changsha Zhang Kong Information Technology Limited mengaku tak mengira layanan mereka akan tumbuh menjadi sewa jasa preman.
Penurut pengembang, awalnya aplikasi ini diperuntukkan bagi mereka yang butuh pekerja dengan keterampilan tertentu.
Salah satu staf perusahaan juga menegaskan aplikasi itu bertujuan untuk hiburan dan jejaring sosial saja. Untuk itu, di luar manfaat tersebut, perusahaan menolak bertanggung jawab. (art)
DPR Tolak Iuran Pariwisata Dibebankan ke Industri Penerbangan, Tiket Pesawat Bisa Makin Mahal
Anggota Komisi VI DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum Indonesia Congress and Convention Association (INCCA) Evita Nursanty menolak rencana pemungutan iuran dana pariwisata.
