- U-Report
VIVA – Kematian ikan di Danau Maninjau yang baru saja terjadi mendapat perhatian dari Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan (MSP), Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK), IPB University. Oleh karena itu, Departemen MSP IPB University menggelar webinar Tata Kelola Danau Berkelanjutan, beberapa waktu lalu.
Dalam webinar ini, Dr Audy Joinaldy, Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) menjadi pembicara kunci. Menurut alumnus IPB University dari Fakultas Peternakan ini, Danau Maninjau adalah urat nadi kehidupan masyarakat Sumbar. Untuk itu menjadi perhatian umum agar dapat disiapkan skema yang tepat dalam mengawal pembangunannya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat, Dr Desniarti menyampaikan fakta dan data tentang status danau saat ini. Menurutnya, kondisi danau sudah mencapai hipereutropik dan telah dihuni oleh 33 spesies pada tahun 1916. Jumlah itu menurun menjadi 16 spesies pada tahun 2014.
“Selain itu, ditemukan 16 spesies endemik pada tahun 1916 dan hanya tersisa 7 spesies endemik dan ditemukan spesies ikan asing. Untuk penyelamatan Danau Maninjau, paling tidak sudah dirumuskan tujuh langkah berdasarkan arahan gubernur,” ujarnya.
Sementara itu, Dr Fauzan Ali, ahli Limnologi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyampaikan bahwa saat ini ada 2.896 keramba jaring apung (KJA). Untuk itu penempatan KJA di Maninjau harus diatur menurut zona.
“Selain mengurangi beban KJA, juga perlu mengurangi masukan organik dari catchment area. Beban limbah organik dari sawah dan pembudidaya harus dikendalikan. Dengan dua langkah tersebut, penampakan danau akan lebih sehat,” ujarnya.
Pendapat lain muncul dari Dr Taryono, Dosen MSP IPB University. Menurutnya, Danau Maninjau adalah salah satu aset perairan umum daratan dari 54 juta hektar perairan umum di Indonesia.
“Danau itu memiliki kekhasan, maka koherensi dan sinergi menjadi penting agar semua program besar tadi berjalan. Dalam pengelolaan Danau Maninjau, perlu ada intervensi manusia, karena gerak manusia akan dibatasi alam dan alam akan membatasi keinginan manusia,” imbuhnya.
Sehingga langkah selanjutnya adalah memperkuat upaya perlindungan dengan sustainable finance. Siapa yang mendapatkan manfaat, harus berkontribusi.
“Misalnya adalah penjual pakan. Pihak yang paling banyak mendapat benefit adalah penjual pakan. Perlu dilihat dari proses perumusan kebijakan tersebut, siapa saja yang berpartisipasi. Jadi kita akan menagih pertisipasi, maka dari orang yang berkontribusi. Kita juga harus cari tahu siapa “free rider”. Jangan sampai pengorban hanya untuk para pembudidayanya saja. Beberapa hal yang perlu direncanakan lagi lebih tajam adalah rencana pengelolaan danau dengan penguatan kelembagaan,” ujarnya.
Dari diskusi ini, Prof Ario Damar selaku moderator merumuskan bahwa tata ruang menjadi dasar yang penting. “Ketika kita bicara multi stakeholder, siapa yang akan menggerakkan, ini yang harus dielaborasi menjadi sebuah kekuatan perubahan. Kemudian kita dalami, seberapa besar kepenerimaan terhadap baseline yang ditetapkan,” jelas dosen IPB University ini.
Karena, lanjutnya, inti penting dari keberhasilan upaya-upaya tadi adalah menentukan leader yang menggerakkan perubahan perbaikan Danau Maninjau. (ant)
