Melangkah ke Masa Depan, Rangkaian Acara Dies Natalis IPDN dan Pelayanan Publik Digital
- ist
VIVA Edukasi – Pada 7 Maret 2024, Jatinangor menjadi saksi perbincangan yang mendalam mengenai isu-isu terkini seputar pelayanan pemerintahan berbasis elektronik dalam Seminar Nasional. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian perayaan Dies Natalis IPDN Ke-68, diadakan di Balairung Rudini Kampus IPDN Jatinangor, dengan dihadiri oleh lebih dari 3.672 peserta, baik secara fisik maupun daring.
Dengan tema "Percepatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Rangka Transformasi Digitalisasi Pemerintahan," seminar ini tidak hanya mencerminkan relevansi dengan visi pemerintah RI, tetapi juga menyoroti kebutuhan akan pelayanan publik yang efisien, normatif, dan etis. Scroll lebih lanjut ya.
Rektor IPDN, Prof. Dr. Drs. H. Hadi Prabowo, M.M, menyatakan dalam era ini, digitalisasi tidak lagi sekadar opsi, melainkan suatu kebutuhan masyarakat. Dia menekankan pentingnya pelayanan yang cepat, namun tetap berpegang pada norma-norma tinggi dan etika. Pernyataannya sejalan dengan upaya pemerintah yang terus mendorong pengembangan sistem pelayanan berbasis elektronik. Namun, Prof. Hadi juga mengungkapkan bahwa capaian implementasi Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik (SPBE) pada tahun 2022 masih mencapai angka 2,34%, menunjukkan bahwa masih ada kendala yang perlu diatasi.
“Pelaksanaan SPBE ini dirasa belum maksimal, masih terdapat beberapa permasalahan. Salah satunya yakni belum adanya grand design pemerintahan transformasi digital nasional yang didalamnya terdapat transformasi regulasi, transformasi kelembagaan, transformasi pencapaian tahapan atau road map, transformasi penyiapan literasi publik, transformasi infrastruktur. Inilah yang nantinya dapat kita diskusikan dalam seminar ini”, ujar Hadi.
Salah satu permasalahan yang diangkat oleh Prof Hadi adalah ketidaksetaraan akses digital di daerah terpencil. Meskipun digitalisasi telah mengubah dokumen menjadi format digital sejak 2001, belum ada transformasi menyeluruh dari tata kelola pemerintahan manual menjadi digital. Hal ini menyebabkan pelayanan kepada masyarakat masih terasa rumit dan lambat, terutama di daerah-daerah terpencil yang sulit terjangkau oleh akses digital.
Diskusi kemudian melibatkan narasumber dari berbagai instansi, termasuk Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana KemenpanRB Nanik Murwati, S.E., M.A, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN, Dr. Sulistyo, S.Si., S.T., M.Si, Direktur Pengelolaan Informasi Data Kependudukan, Dirjen Dukcapil Kemendagri Dra. Handayani Ningrum, SE., M.Si, Sekda Surabaya Dr. Ikhsan S.Psi., M.M, dan Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN Dr. Halilul Khairi, M.Si.
Dies Natalis IPDN Ke-68
- ist
Nanik Murwanti menekankan bahwa digitalisasi adalah kunci untuk mempercepat pembangunan dan memberikan fondasi yang kokoh. Dia menyatakan urgensi penyelenggaraan SPBE untuk memudahkan warga mengakses layanan publik, meningkatkan indeks persepsi korupsi, kemudahan berbisnis, dan indeks penegakan hukum. Oleh karena itu, praja IPDN diharapkan dapat menjadi kekuatan penunjang dalam mendukung percepatan digitalisasi pelayanan publik.
Sulistyo membahas aspek keamanan penerapan SPBE, menyebutkan bahwa BSSN telah memberikan layanan sertifikasi elektronik kepada 9 instansi pemerintah. Dia juga mencatat bahwa sektor administrasi pemerintahan rentan terhadap ancaman siber, dan perlu dilakukan peningkatan keamanan melalui aspek SDM terlatih, pelaksanaan, dan pemanfaatan teknologi.
Handayani Ningrum dari Kemendagri menegaskan kesiapan instansinya dalam mendukung implementasi SPBE dan transformasi digital melalui layanan SIAK terpusat. Dukcapil juga aktif berdiskusi dengan Kemenkominfo dan Kemenpan RB untuk mendukung percepatan transformasi digital.
Dies Natalis IPDN Ke-68
- ist
“Kemendagri siap mendukung implementasi SPBE dan percepatan transformasi digital, implementasinya di antaranya melalui SIAK terpusat. SIAK menjadi layanan digital dasar untuk aplikasi SPBE prioritas. Kini Dukcapil telah dan akan terus aktif berdiskusi dengan Kemenkominfo dan Kemenpan RB untuk mendukung implementasi SPBE dan percepatan transformasi digital”, ujar Handayani Ningrum.
Ikhsan dari Pemkot Surabaya memberikan contoh keberhasilan transformasi digital dengan menurunkan angka growth stunting dari 28% menjadi 4% pada tahun 2023. Dia mengungkapkan bahwa pelayanan publik berbasis digital memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat, seperti upaya pengentasan kemiskinan melalui pendataan, pengamatan, monitoring, dan intervensi program.
Halilul Khairi menegaskan bahwa digitalisasi perlu diuji dan diorientasikan kepada masyarakat. Dia menyatakan bahwa semua bentuk digitalisasi harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tidak hanya diuji untuk berbagai macam perlombaan, tetapi juga harus benar-benar dimanfaatkan dan bermanfaat bagi masyarakat.
Selain seminar nasional, rangkaian perayaan Dies Natalis IPDN melibatkan berbagai kegiatan seperti donor darah, khitanan massal, lomba kebersihan wisma praja, lomba olahraga, lomba kesenian, IPDN expo, dan pemilihan putra putri Nusantara. Puncak perayaan akan dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2024. Semua kegiatan ini mencerminkan komitmen IPDN dalam menyongsong masa depan pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan berbasis teknologi.
